Politisi Golkar ini mengatakan dirinya telah meminta Disdikbud Kaltim mulai menyusun penyempurnaan aturan sejak sekarang agar pelaksanaan SPMB tahun depan tidak kembali diwarnai polemik serupa.
Ia berharap mekanisme jalur mutasi dapat dibuat lebih jelas sehingga masyarakat memahami siapa saja yang memang berhak menggunakan jalur tersebut.
"Saya minta sama Pak Kadis, cari jalan untuk ke depan. Jangan sampai aturannya berbelit-belit. Usahakan sebelum 2027 kita sudah punya solusi," tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa saat ini Armin masih berstatus pelaksana tugas (Plt), sehingga kepastian status jabatan dinilai penting agar proses pengambilan kebijakan dapat berjalan lebih optimal.
"Pak Armin ini statusnya masih Plt. Makanya, saya dorong dulu ada kadis definitif supaya bisa mengambil keputusan," kata Syahariah.
Komisi IV DPRD Kaltim, lanjut Syahariah, akan terus mengawal evaluasi tersebut bersama Disdikbud Kaltim.
Menurutnya, tujuan evaluasi bukan untuk mencari pihak yang salah, melainkan memastikan seluruh peserta didik memperoleh kesempatan yang adil melalui aturan yang jelas, transparan, dan tidak menimbulkan polemik pada pelaksanaan SPMB berikutnya.
"Komisi IV akan terus mengawal proses ini. Prinsip kami sederhana, setiap anak harus memperoleh kesempatan yang adil dan setiap kebijakan harus dijalankan dengan integritas," ujarnya. (sobizz/raf)
- Lebih dari 100 Orang Tua Mengadu soal SPMB Samarinda, Banyak Anak Belum Dapat Sekolah Negeri
- BPK Temukan Ratusan Data Janggal Gratispol Perlengkapan Sekolah, Plt Kadisdikbud Kaltim: Itu hanya Administratif
- Disdikbud Kaltim Larang SMA/SMK Negeri Jual Seragam dan Arahkan Pembelian ke Toko Tertentu
- Mahasiswa Unmul Teriaki Wamen HAM Mugiyanto 'Pengkhianat Reformasi', Mantan Korban Penculikan 98 Itu Bilang: 'Saya Masih Berjuang untuk Kawan-kawan'
Tag
