ARUSBAWAH.CO -  Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMP di Kota Samarinda kembali memunculkan keluhan.

Sistem penerimaan berbasis domisili dinilai belum sepenuhnya mampu mengakomodasi calon peserta didik, sehingga sebagian siswa tidak memperoleh sekolah negeri atau harus bersekolah jauh dari tempat tinggalnya.

Puluhan orang tua mengadukan nasib anak mereka kepada Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kalimantan Timur karena khawatir putra-putrinya tidak memperoleh sekolah pada tahun ajaran baru.

Oleh sebab itu, TRC-PPA Kalimantan Timur bersama sejumlah orang tua siswa mendatangi Komisi IV DPRD Samarinda, Rabu (1/7/2026), untuk meminta bantuan terkait persoalan SPMB jenjang SMP.

Kedatangan mereka bertujuan menyerahkan berkas puluhan calon siswa yang hingga kini belum memperoleh sekolah negeri, termasuk siswa yang justru terlempar ke sekolah yang lokasinya sangat jauh dari domisilinya akibat sistem penerimaan.

Ketua TRC PPA Kaltim, Rina Zainun, mengatakan pihaknya telah menyerahkan dokumen lengkap milik 32 calon siswa SMP kepada Komisi IV DPRD Samarinda. 

Berkas tersebut diprioritaskan karena dinilai paling mendesak untuk segera ditindaklanjuti sebelum tahun ajaran baru dimulai.

"Yang kami serahkan hari ini adalah bukti-bukti beberapa calon siswa yang tidak diterima di sekolah. Kalau yang hanya terlempar jauh mungkin masih punya kesempatan sekolah, tetapi ini ada yang sama sekali tidak diterima," ujar Rina saat ditemui di lantai 4 DPRD Samarinda.

Ia mengungkapkan, bahkan terdapat calon siswa yang telah berulang kali mencoba mendaftar ke berbagai sekolah negeri namun tetap gagal.

"Bahkan sudah mendaftar sampai sembilan sekolah tetap ditolak," bebernya.

Menurut Rina, jumlah laporan yang masuk ke TRC PPA sebenarnya sudah lebih dari 100 orang tua.

Namun, baru 32 berkas yang dinyatakan lengkap sehingga disampaikan terlebih dahulu ke DPRD.

"Hari ini kami fokus dulu yang SMP. Kalau yang SMP sudah terkondisikan dan anak-anak sudah bisa sekolah, baru nanti kami akomodir yang SMA. Yang melapor lebih dari 100, tapi kami khususkan dulu yang datanya lengkap," ungkap Rina.

Ia menilai sistem domisili dalam SPMB justru menimbulkan persoalan baru. 

Sejumlah siswa yang rumahnya berada dekat sekolah negeri justru tidak diterima dan dialihkan ke sekolah yang jaraknya jauh.

Rina mencontohkan seorang ibu tunggal yang bekerja serabutan di kawasan Palaran.

Awalnya ia berharap anaknya bisa bersekolah di wilayah sekitar rumah sehingga cukup menggunakan sepeda. 

Namun kenyataannya, anak tersebut justru terlempar ke sekolah di wilayah Samarinda Seberang.

"Ada salah satu ibu, dia single mom, tidak punya kendaraan, tinggal di Palaran, tetapi diterimanya di Samarinda Seberang. Harapannya kalau sekolah di Palaran anaknya bisa naik sepeda. Ini malah terlalu jauh," jelas Rina.

Karena itu, TRC PPA meminta DPRD mendorong evaluasi menyeluruh terhadap regulasi SPMB.

Salah satu usulan yang disampaikan yakni mengembalikan sistem seleksi berbasis nilai seperti sebelumnya.

"Kami meminta kepada anggota dewan bagaimana ke depannya agar anak-anak ini bisa sekolah, kemudian regulasinya dan sistemnya bisa diubah, tidak lagi mempersulit orang tua. Atau dikembalikan ke sistem yang dulu, sehingga anak-anak bisa bersaing berdasarkan nilai," desaknya.

Ia mempertanyakan efektivitas sistem domisili apabila pada akhirnya siswa tetap ditempatkan jauh dari tempat tinggalnya.

"Kalau sekarang sistem domisili, dekat rumah tetapi tetap terlempar jauh, lalu gunanya apa? Tujuan pemerataan pendidikan itu untuk apa kalau anak-anak tetap harus sekolah semakin jauh?"

Selain jalur domisili, Rina juga menyoroti persoalan pada jalur prestasi dan afirmasi. Menurutnya, terdapat siswa yang memiliki nilai tinggi namun tetap gagal diterima.

"Bahkan ada yang melalui jalur prestasi, SKL-nya rata-rata sembilan, TKA-nya juga masuk sepuluh besar, tetap tidak diterima," kata Rina dengan nada kecewa.