Dalam koordinasinya dengan Plt Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, Syahariah memperoleh penjelasan bahwa pelaksanaan jalur mutasi mengacu pada Permendikdasmen, Peraturan Gubernur, dan petunjuk teknis (juknis) SPMB.
Namun, menurutnya, aturan tersebut belum mengatur secara rinci mengenai perpindahan peserta didik yang masih berada dalam kabupaten atau kota yang sama.
"Pak Armin menyampaikan, kita merujuk pada aturan SPMB, yakni Permendikdasmen, Pergub serta juknisnya. Ada jalur mutasi orang tua atau perpindahan tugas. Kalau ada anak yang ikut, tentu punya hak mengikuti jalur mutasi," tutur Syahariah.
Menurut penjelasan Armin, kondisi faktual di lapangan juga menjadi pertimbangan sekolah dalam menerima peserta didik melalui jalur mutasi.
Selain itu, berdasarkan penjelasan Armin, perpindahan domisili orang tua dalam satu kabupaten atau kota tetap dapat dipertimbangkan dalam jalur mutasi, karena pelaksanaannya juga memperhatikan kondisi di lapangan.
"Pak Armin juga menyampaikan, kondisi di lapangan menjadi pertimbangan sekolah. Walaupun masih dalam satu kabupaten atau kota, perpindahan domisili orang tua juga bisa dipertimbangkan, apalagi Kalimantan Timur wilayahnya luas. Intinya SPMB untuk membantu calon siswa, bukan mempersulit," ujarnya.
Bagi Syahariah, penjelasan tersebut menjadi alasan mengapa petunjuk teknis SPMB perlu dievaluasi agar tidak lagi menimbulkan perbedaan penafsiran di masyarakat
"Saya juga mendorong evaluasi terhadap juknis SPMB agar setiap potensi celah dapat ditutup sejak awal. Aturan itu harus mampu menjamin kepastian dan menjaga kepercayaan publik," tegasnya.
Menurutnya, aturan mengenai jalur mutasi perlu diperjelas dalam juknis agar pelaksanaannya lebih tegas dan transparan di kemudian hari.
"Jalur mutasi merupakan hak bagi peserta didik yang benar-benar mengikuti perpindahan tugas orang tua. Karena itu, pemanfaatannya harus tepat sasaran dan tidak menimbulkan keraguan di tengah masyarakat," kata Syahariah.
