ARUSBAWAH.CO -  Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 memberikan sejumlah catatan serius terhadap beberapa organisasi perangkat daerah (OPD), terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang dinilai menjadi OPD dengan catatan evaluasi paling banyak dalam pembahasan kinerja pemerintah kota.

Wakil Ketua Pansus LKPJ Wali Kota Samarinda 2025, Abdul Rohim, menyebut PUPR menjadi perhatian utama lantaran menyedot anggaran paling besar sekaligus berkaitan langsung dengan proyek-proyek strategis yang manfaatnya dirasakan masyarakat.

“Yang jadi perhatian yang pertama tentu saja PUPR. Karena PUPR ini di anggaran itu menyedot anggaran paling besar,” ujar Abdul Rohim kepada awak media, Rabu (13/5/2026) saat ditemui di DPRD Samarinda.

Menilik dari laman data realisasi Inaproc, Dinas PUPR Kota Samarinda mengerjakan sebanyak 1.449 paket pekerjaan dengan total nilai mencapai Rp1.967.026.023.469 atau sekitar Rp1,96 triliun.

Jika dibandingkan dengan total APBD Kota Samarinda tahun berjalan yang mencapai Rp5,80 triliun, nilai proyek yang dikelola PUPR tersebut setara sekitar 33,9 persen dari keseluruhan anggaran daerah.

Menurut Abdul Rohim, catatan yang diberikan Pansus bukan hanya soal besarnya anggaran, tetapi juga menyangkut pola perencanaan, efektivitas penganggaran, hingga penyelesaian proyek agar benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat.

“Nah, sehingga tadi jadi beberapa catatan soal me-review lagi penganggaran kemudian dan menetapkan skala prioritas, menyelesaikan secara keseluruhan sistem-sistem yang untuk pengendali banjir, itu semua kita address memang untuk PUPR,” katanya.

Ia menegaskan, proyek-proyek fisik yang dikerjakan PUPR harus dipastikan selesai secara menyeluruh dan tidak setengah-setengah sehingga bisa langsung berfungsi.

“Karena anggarannya paling besar dan memang karena dampak yang ingin dirasakan itu manfaatnya memang bersumber dari kegiatan-kegiatan yang di PUPR,” lanjutnya.