Legislator PKS ini mengatakan Pansus meminta agar seluruh proses perencanaan hingga pelaksanaan proyek di lingkungan PUPR diperketat pengawasannya pada tahun anggaran 2026.

Menurutnya, proyek pemerintah tidak boleh lagi molor ataupun selesai secara administratif tetapi gagal dimanfaatkan masyarakat.

“Makanya kan kita minta perencanaannya, kemudian eksekusinya itu betul-betul dimonitoring, dievaluasi,” katanya.

Ia menegaskan Pansus tidak ingin lagi menemukan proyek yang ditargetkan selesai namun ternyata molor, atau proyek yang sudah selesai tetapi belum dapat dioperasikan seperti Teras Samarinda.

“Kalau dia ditargetkan selesai itu pastikan selesai dan kalau dia sudah selesai pastikan beroperasi,” tegasnya.

“Itu yang kita minta di tahun anggaran 2026 itu dipantau betul-betul. Jangan sampai mestinya selesai belum selesai. Sudah selesai tidak bisa beroperasi,” sambung Abdul Rohim.

(raf)