Lembaga itu menegaskan demokrasi yang sehat ditandai kemampuan pemerintah menerima kritik dan merespons aspirasi warga secara terbuka.

Mereka juga menyampaikan tiga poin penting:

• Penyampaian pendapat di muka umum adalah hak konstitusional warga negara.
• Negara wajib menjamin keamanan aksi tanpa intimidasi.
• Pemerintah daerah harus mengedepankan pendekatan dialogis dan partisipatif.

Minta Pemprov Kaltim Tinjau Pendekatan Pengamanan

Di akhir pernyataannya, PusHAM-MT mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meninjau ulang pola pengamanan yang dinilai berpotensi mencederai prinsip hak asasi manusia dan demokrasi.

Lembaga akademik tersebut menyebut kritik ini merupakan bagian dari komitmen untuk mengawal nilai-nilai konstitusi dan perlindungan HAM di Kalimantan Timur. (pra)