ARUSBAWAH.CO - Pasar Ramadan 2026 di kawasan GOR Segiri Samarinda bukan sekadar pusat jajanan berbuka puasa.
Tahun ini, lokasi tersebut dijadikan “laboratorium” untuk mendorong masyarakat beralih dari transaksi tunai ke sistem pembayaran digital berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).
Langkah ini bukan hanya soal modernisasi.
Pemerintah Kota Samarinda melihat digitalisasi sebagai strategi memperkuat transparansi ekonomi, menekan potensi kebocoran transaksi, sekaligus membuka akses pelaku usaha ke sistem keuangan formal.
Pertumbuhan QRIS Melejit, UMKM Jadi Tulang Punggung
Berdasarkan data Bank Indonesia, pertumbuhan QRIS dalam beberapa tahun terakhir melonjak signifikan.
Hingga Semester I 2025, jumlah pengguna QRIS telah mencapai sekitar 57 juta orang dengan 39,3 juta merchant. Lebih dari 93 persen di antaranya merupakan pelaku UMKM.
Dari sisi transaksi, nilainya juga tak kecil. Sepanjang paruh pertama 2025, tercatat sekitar 6,05 miliar transaksi dengan total nilai mencapai Rp579 triliun.
Secara tahunan, pertumbuhannya bahkan menyentuh sekitar 139 persen—menjadikannya sistem pembayaran dengan laju pertumbuhan tertinggi.
Melalui program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Bank Indonesia juga mendorong pemerintah daerah memperluas transaksi non tunai karena dinilai mampu memperkuat pendapatan asli daerah (PAD).
Transaksi yang tercatat digital dinilai lebih mudah diawasi dan diaudit. Bagi pelaku usaha, rekam jejak transaksi ini bisa menjadi modal penting untuk mengakses pembiayaan perbankan.
Andi Harun: Ubah Pola Pikir, Kurangi Ketergantungan Uang Tunai
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyebut Ramadan sebagai momentum strategis untuk mendorong perubahan kebiasaan masyarakat yang masih bergantung pada uang fisik.
“Kita mulai dari event seperti ini. Pelan-pelan kita biasakan masyarakat tidak lagi bergantung pada transaksi tunai,” ujarnya, Jumat (20/2/2026).
Menurutnya, digitalisasi bukan sekadar kemudahan, tetapi juga soal transparansi dan akuntabilitas. Setiap transaksi yang tercatat secara digital mempersempit ruang praktik ekonomi tidak resmi.
“Kalau non tunai, semuanya tercatat. Itu lebih aman, lebih jelas, dan lebih transparan,” tegasnya.
Pemkot tidak membatasi metode pembayaran pada satu platform saja.
Selain QRIS, masyarakat tetap bisa menggunakan berbagai dompet digital dan mobile banking. Prinsipnya sederhana: mengurangi ketergantungan pada uang tunai.
Tantangan di Lapangan: Budaya Tunai dan Infrastruktur
Meski tren QRIS meningkat, tantangan di lapangan masih nyata. Budaya transaksi tunai disebut masih sangat kuat dan melekat secara psikologis.
“Banyak yang merasa belum punya uang kalau belum pegang fisiknya. Itu yang kita ubah pelan-pelan,” kata Andi Harun.
Selain itu, kendala teknis seperti keterbatasan jaringan internet, literasi digital pedagang, hingga praktik ekonomi informal—seperti parkir liar berbasis tunai—masih menjadi pekerjaan rumah.
Jika tidak dibenahi, celah tersebut bisa menjadi titik lemah dalam upaya membangun ekosistem ekonomi digital di Samarinda.
Namun Pemkot menegaskan, proses menuju cashless society memang tidak instan. Dibutuhkan edukasi, pembiasaan, dan konsistensi kebijakan.
“Ini bertahap. Kita perbaiki satu per satu,” tutupnya. (isa)
