ARUSBAWAH.CO -  Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) kembali menjadi sorotan publik di tengah dinamika politik dan kemungkinan pergantian kepemimpinan di Kota Samarinda.

Program yang mengalokasikan sekitar Rp100 juta per RT per tahun ini bukan lagi sekadar soal teknis pelaksanaan di lapangan, melainkan menyangkut arah kebijakan ke depan: apakah tetap dilanjutkan atau dihentikan saat pemimpin baru hadir?

Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, menegaskan bahwa secara substansi, Probebaya masih sangat relevan karena menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di tingkat paling bawah.

“Program ini memang untuk rakyat. Di tingkat RT, masyarakat bisa menentukan sendiri apa yang mereka butuhkan,” ujarnya dalam diskusi publik bertajuk “Probebaya Tanpa AH, bisa?” di Gedung SLC FMIPA Unmul, Minggu (15/2/2026).

Menurutnya, skema ini memberi ruang bagi warga untuk menentukan prioritas pembangunan lingkungan, mulai dari infrastruktur skala kecil, kegiatan sosial, hingga pemberdayaan ekonomi.

Evaluasi Teknis Jadi Catatan Penting

Meski dinilai bermanfaat, Saefuddin tak menampik bahwa perjalanan Probebaya belum sepenuhnya mulus.

Selama hampir satu tahun masa kepemimpinannya bersama Wali Kota Andi Harun, sejumlah persoalan teknis masih ditemukan di lapangan.

Mulai dari administrasi, mekanisme pelaporan, hingga kapasitas pengelolaan anggaran di tingkat RT.

“Perjalanan satu tahun ini tentu tidak mudah. Banyak persoalan yang kita hadapi, tapi itu menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan,” katanya.