ARUSBAWAH.CO -  Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Timur Yenni Eviliana meminta temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai adanya siswa laki-laki yang tercatat menerima jilbab dalam Program Gratispol dijadikan bahan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Politikus PKB itu meminta temuan tersebut tidak dipandang sebagai persoalan semata, melainkan menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan program ke depan semakin baik.

Menurut Yenni, ketidaksesuaian data seperti adanya siswa laki-laki yang tercatat menerima jilbab diduga terjadi akibat kesalahan administrasi atau human error.

"Ya mungkin ini terjadi kesalahan karena human error. Terbalik yang cowok dapat jilbab atau kebalikannya," kata Yenni kepada Arusbawah.co, Jumat (17/6/2026).

Ia berharap temuan BPK tersebut menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), untuk memperbaiki proses pendataan, verifikasi, hingga distribusi bantuan perlengkapan sekolah agar benar-benar tepat sasaran.

"Mudah-mudahan ini menjadi perbaikan dan evaluasi ke depan," harapnya.

Menurut Yenni, hasil pemeriksaan BPK semestinya dimanfaatkan sebagai masukan untuk menyempurnakan pelaksanaan Program Gratispol sehingga kesalahan serupa tidak kembali terjadi pada penyaluran berikutnya.

"Temuan BPK ini menjadi teguran paling tidak supaya dinas lebih bijaksana atau lebih teliti dalam membagikan baju-baju tersebut," ujarnya.

BPK Temukan 1.189 Data Penerima Tidak Sesuai

Sebelumnya, BPK menemukan Program Gratispol perlengkapan sekolah senilai Rp59.785.230.480 belum dikelola secara memadai.