Kemudian, Castro menegaskan, persoalan dari politik dinasti adalah lumpuhnya fungsi pengawasan DPRD.

Padahal jika fungsi itu berjalan, berbagai persoalan yang menyentuh keadilan publik bisa direspons dengan baik.

Castro lalu mengajukan pertanyaan? jika diminta memilih, DPRD akan berpihak ke mana kepentingan gubernur yang notabene adik sendiri, atau kepentingan masyarakat Kaltim?

Ia menjawab, jika berpihak pada masyarakat, seharusnya tidak ada keraguan untuk mengkritik kebijakan Rudy Mas’ud yang tidak memihak rakyat.

Termasuk dalam hal politik anggaran yang tidak memprioritaskan sektor publik.

Namun yang terjadi, kata dia, justru sebaliknya.

Ketua DPRD dinilai cenderung permisif, bahkan se-iya se-kata dengan gubernur.

Padahal, DPRD Kaltim memiliki instrumen kuat untuk menjalankan fungsi pengawasan, salah satunya melalui hak interpelasi.

Mekanisme Hak Interpelasi DPRD

Jika mengacu pada ketentuan, hak interpelasi dapat diajukan oleh paling sedikit 10 anggota DPRD dan lebih dari satu fraksi.

Usulan tersebut kemudian harus disetujui dalam rapat paripurna yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota, dan diputuskan dengan persetujuan mayoritas anggota yang hadir.

Hal itu telah dituangkan dalam tata tertib DPRD Kaltim Nomor 1 tahun 2025.

Secara prosedur, menurut Castro, hal itu bukan sesuatu yang sulit dilakukan.

Persoalannya hanya pada kehendak politik.

“Ini hanya soal kehendak politik yang kuat dari DPRD, terutama oleh para pimpinannya,” ujarnya.

Ia pun mempertanyakan, apakah Ketua DPRD berani memimpin lembaganya untuk mengaktifkan hak interpelasi terhadap gubernur, termasuk dalam polemik pengadaan mobil dinas yang hingga kini belum tuntas.

Jika tidak, ia menilai, politik dinasti benar-benar telah membunuh dan melumpuhkan DPRD sebagai lembaga pengawas.

"Pertanyaanya, beranikah Ketua DPRD memimpin institusi-nya untuk mengaktifkan "hak interpelasi" kepada Gubernur ini? Jika tidak, artinya politik dinasti benar-benar telah membunuh dan melumpuhkan DPRD," pungkasnya.

(wan)