Politik Dinasti Dinilai Lumpuhkan Pengawasan
Selain itu, Castro menilai, salah satu faktor yang melumpuhkan fungsi pengawasan DPRD adalah praktik politik dinasti.
Relasi kekeluargaan antara kakak-adik Gubernur Rudy Mas’ud dan Ketua DPRD Hasanuddin Mas’ud dinilai sulit dibantah sebagai variabel yang memengaruhi jalannya pengawasan.
Hubungan tersebut membuat fungsi kontrol DPRD terhadap gubernur tidak berjalan optimal.
Politik dinasti sendiri dikenal dengan berbagai istilah, mulai dari dinasti politik, keluarga politik, hingga politik kekerabatan.
Secara umum, semua istilah itu merujuk pada kekuasaan yang diwariskan dalam lingkar keluarga berdasarkan hubungan sedarah.
Namun, Herdiansyah menjelaskan, secara terminologi ada perbedaan antara dinasti politik dan politik dinasti.
Dinasti politik merujuk pada entitas yang sudah mapan, sedangkan politik dinasti lebih pada pendekatan yang digunakan oleh entitas politik yang relatif baru.
Meski begitu, keduanya tidak bisa dipisahkan.
Ibarat dua sisi mata uang, saling terhubung dan berjalan beriringan.
Dalam banyak literatur, dinasti politik dipahami sebagai kemampuan sebuah keluarga untuk mewariskan kekuasaan secara turun-temurun.
Namun tidak semua keluarga politik otomatis menjadi dinasti politik.
Kata dia, ada prasyarat tertentu.
Castro mengutip pendapat Andrew J. Masigan dalam tulisannya di Business World berjudul Evils Of Political Dynasties.
“Kapan keluarga politik menjadi dinasti politik? Dinasti politik didirikan dalam dua contoh. Pertama, ketika pejabat pemerintah terpilih digantikan oleh anggota rumah tangganya sampai tingkat kerabat atau afinitas pertama. Kedua, ketika beberapa anggota keluarga menduduki berbagai posisi dalam pemerintahan secara bersamaan,” kutipannya.
Menurut Castro, situasi kedua itu relevan dengan kondisi di Kaltim saat ini.
Karena itu, tidak keliru jika disebut sebagai dinasti politik.
Dampaknya, menurutnya, terlihat jelas.
Fungsi pengawasan DPRD Kaltim terhadap gubernur menjadi lumpuh.
Dalam satu tahun pemerintahan, hampir tidak terlihat kontrol yang memadai dari DPRD Kaltim.
“Apakah ini bentuk upaya seorang kakak untuk menjaga "marwah" adiknya?” ujarnya.
