Ia menegaskan DPRD akan memastikan setiap program yang dibiayai APBD tetap mengacu pada RPJMD dan visi misi Gubernur Kalimantan Timur.

"Semua berproses sesuai RPJMD. Visi misi daripada gubernur. Kalau tidak masuk di dalam itu, ya kita protes. Semuanya harus sesuai RPJMD," tegasnya.

Namun, Ekti juga mengakui bahwa dengan ruang fiskal yang semakin kecil, pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah tidak akan semudah ketika APBD berada di atas Rp20 triliun.

Menurutnya, hampir seluruh organisasi perangkat daerah akan merasakan dampak pengurangan anggaran.

"Semua OPD juga kurang. Tapi ini baru pertama, nanti kita rapat-rapat terus," ujarnya.

DPRD Soroti Potensi Peningkatan PAD

Saat ditanya mengenai peluang meningkatkan PAD agar ketergantungan terhadap dana transfer pusat bisa berkurang, Ekti menilai situasi ekonomi saat ini bukan perkara mudah.

"Iya, kita berbicara ekonomi sekarang, dari mana juga mau treatment itu besar. Sudah turun semua. Semuanya," katanya.

Meski demikian, DPRD memastikan pembahasan APBD 2027 masih akan berlangsung dalam sejumlah tahapan.

Banggar bersama TAPD akan terus mencermati setiap rincian belanja, pendapatan, hingga prioritas program agar anggaran yang terbatas tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

"Anggota Badan Anggaran dari tujuh fraksi akan berproses secara teknis. Tentu kita akan membongkar semua," kata Ekti.

(wan)