ARUSBAWAH.CO -  Pengamat Kebijakan Publik Universitas Mulawarman Saipul Bahtiar meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak mengorbankan pelayanan publik di tengah proyeksi penurunan APBD menjadi Rp12,1 triliun pada 2027. 

Menurutnya, menyusutnya kemampuan fiskal daerah harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengubah cara membelanjakan uang rakyat, dengan menempatkan kebutuhan dasar masyarakat sebagai prioritas utama dan mengevaluasi program-program yang selama ini menyedot anggaran besar.

Penurunan APBD tersebut dinilai bukan sekadar persoalan angka. 

Kondisi itu menjadi ujian bagi Pemerintah Provinsi Kaltim dan DPRD Kaltim dalam menentukan program mana yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dan mana yang perlu diperbaiki.

Pengamat Minta Pemprov Kaltim Ubah Strategi Belanja Daerah

Saipul mengatakan, ruang fiskal yang semakin sempit membuat pemerintah tidak lagi memiliki keleluasaan seperti beberapa tahun terakhir ketika APBD Kaltim berada di kisaran Rp20 triliun.

Karena itu, setiap rupiah yang dibelanjakan harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar mengejar besarnya anggaran maupun banyaknya penerima bantuan.

"Dengan adanya penurunan proyeksi APBD Kaltim tahun 2027, tentu Pemprov Kaltim dan DPRD harus lebih berhati-hati dalam menyusun kebijakan anggaran, mengalokasikan belanja, dan menentukan skala prioritas kebutuhan masyarakat," kata Saipul, Kamis (23/7/2026).

Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan publik.

Justru dalam kondisi fiskal yang tertekan, pemerintah harus memastikan sektor-sektor yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat tetap berjalan optimal.

Ia menyebut pengendalian harga kebutuhan pokok, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi harus tetap menjadi prioritas.

"Jangan sampai masyarakat justru kesulitan memperoleh kebutuhan pokok karena pemerintah tidak mampu melakukan intervensi. Infrastruktur yang mendukung sektor pertanian, perikanan, pendidikan, maupun kesehatan juga tetap harus diprioritaskan," ujarnya.

GratisPol Dinilai Perlu Dievaluasi Agar Tepat Sasaran

Saipul menilai, kondisi ini juga menjadi momentum untuk mengevaluasi berbagai program unggulan pemerintah daerah, termasuk Program GratisPol di sektor pendidikan.

Menurut dia, evaluasi bukan berarti menghentikan program tersebut. Yang perlu dilakukan adalah memperbaiki mekanisme penyaluran agar anggaran yang tersedia benar-benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

"GratisPol itu perlu segera dievaluasi. Kalau menggunakan pola sekarang, semua mahasiswa, semua siswa yang masuk dalam ruang lingkup program itu semuanya digratiskan," jelasnya.

Ia berpendapat, bantuan pendidikan seharusnya tidak diberikan secara merata tanpa melihat kondisi penerima.

Pemerintah, kata dia, perlu menggunakan indikator yang jelas, seperti tingkat ekonomi keluarga maupun prestasi akademik sehingga anggaran pendidikan lebih tepat sasaran.

Sebagai contoh, Saipul menyinggung program seragam sekolah gratis.

Menurutnya, keluarga yang secara ekonomi mampu seharusnya tidak lagi menerima bantuan tersebut agar anggaran bisa dialihkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Misalnya seragam gratis. Kalau ada keluarga yang secara ekonomi mampu, mestinya tidak masuk sebagai penerima seragam gratis," katanya.

Keberhasilan Program Jangan Diukur dari Banyaknya Penerima

Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak lagi menjadikan banyaknya penerima bantuan sebagai ukuran keberhasilan sebuah program.

Menurut Saipul, keberhasilan kebijakan publik seharusnya diukur dari sejauh mana program tersebut mampu menyelesaikan persoalan masyarakat.