ARUSBAWAH.CO - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memperkirakan APBD 2027 hanya berada di kisaran Rp12,1 triliun.
Nilai tersebut turun sekitar Rp2,1 triliun dibanding APBD 2026 sebesar Rp14,2 triliun dan merosot hampir Rp8 triliun dibanding APBD 2025 yang mencapai Rp20,1 triliun.
Jika dibandingkan dengan postur APBD dalam lima tahun terakhir, angka Rp12,1 triliun menjadi yang paling kecil.
Berdasarkan data postur APBD yang dihimpun redaksi Arusbawah.co pada situs DJPK Kemenkeu, pada 2023 anggaran daerah berada di kisaran Rp14,6 triliun, kemudian melonjak menjadi sekitar Rp20 triliun pada 2024.
Pada 2025 kembali naik menjadi sekitar Rp20,1 triliun, sebelum turun menjadi sekitar Rp14,2 triliun pada 2026.
Kini, dalam pembahasan awal APBD 2027, nilainya kembali diproyeksikan turun hingga Rp12,1 triliun.
Proyeksi tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, usai rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang membahas Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027, Senin (20/7/2026).
Sri Wahyuni menjelaskan angka Rp12,1 triliun bukan muncul tiba-tiba.
Nilai itu telah disampaikan sebelumnya dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dasar penyusunan APBD 2027.
"RKPD kemarin sudah kita sampaikan Rp12,1 triliun untuk APBD 2027. Tadi kita sampaikan berapa APBD, berapa pendapatan, berapa belanja, sebaran belanja, jenis belanjanya apa saja," ujarnya.
Rincian Pendapatan dan Belanja APBD Kaltim 2027
Ia kemudian memaparkan rincian postur APBD yang sedang disusun.
Menurut Sri Wahyuni, dari total belanja daerah sekitar Rp12,1 triliun, pendapatan daerah diproyeksikan berada di angka sekitar Rp11,7 triliun.
Selain itu terdapat komponen pembiayaan daerah sekitar Rp363 miliar, sehingga total kemampuan belanja pemerintah provinsi diperkirakan mencapai Rp12,1 triliun.
"Jadi dari Rp12,1 triliun itu pendapatan kita sekitar Rp11,7 triliun. Kemudian ada pembiayaan sekitar Rp363 miliar sehingga belanja kita jadinya Rp12,1 triliun. Di dalamnya ada belanja pegawai, belanja operasi, belanja modal, sebarannya seperti itu," jelasnya.
