Sri Wahyuni juga mengungkapkan komposisi sumber pendapatan daerah.

Menurut dia, dari total pendapatan sekitar Rp11,7 triliun tersebut, Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat diproyeksikan hanya sekitar Rp2 triliun, sedangkan sisanya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Saat ditanya mengenai kecilnya proyeksi dana transfer dari pemerintah pusat, Sri Wahyuni mengakui angka tersebut memang disusun secara hati-hati.

"Iya kita proyeksikan sebesar itu. Kita berdasarkan proyeksi tahun ini dengan sedikit penyesuaian, dengan sedikit pengurangan. Kita enggak boleh seratus persen, jangan sampai nanti kalau kurang, defisitnya dalam," katanya.

Menurut Sri Wahyuni Pemerintah Provinsi Kaltim memilih menyusun proyeksi pendapatan secara konservatif agar tidak terjadi defisit anggaran yang terlalu besar apabila realisasi penerimaan daerah tidak sesuai target.

DPRD Kaltim Sebut Anggaran Semua OPD Turun

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel membenarkan bahwa rapat perdana pembahasan KUA-PPAS 2027 memang telah memotret adanya penurunan cukup signifikan pada postur APBD tahun depan.

"Ini rapat perdana kita KUA itu proyeksi di 2027 Rp12,1 triliun. Turun," ujarnya saat dikonfirmasi di hari yang sama.

Menurut Ekti, DPRD masih mempercayai proyeksi yang disusun TAPD sebagai dasar pembahasan anggaran.

Namun, ia tidak menampik bahwa penurunan APBD akan berdampak terhadap hampir seluruh perangkat daerah.

"Ya, kita percaya sama prognosis daripada mereka. Ya, semuanya turun. Anggaran DPR turun. Anggaran OPD semua turun 2027," katanya.

Ia mengatakan kondisi tersebut harus menjadi momentum agar seluruh perangkat daerah mulai bekerja dengan pendekatan yang lebih mandiri dan lebih selektif dalam menggunakan anggaran.

"Ya kita mulai dengan proses kemandirian itu yang poin penting. Kita hidup ini kan dikasih banyak senang, dikasih sedikit tidak senang tapi tetap hidup juga kan," ujarnya.

Pembahasan KUA-PPAS 2027 Masih Berlanjut

Meski anggaran menyusut, Ekti memastikan arah penggunaan APBD sudah mulai tergambar dalam dokumen KUA-PPAS yang sedang dibahas antara Banggar DPRD dan TAPD.

"Sudah ada gambaran. Di KUA itu semuanya sudah diuraikan," katanya.