ARUSBAWAH.CO -  Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memperkirakan APBD 2027 hanya berada di kisaran Rp12,1 triliun.

Nilai tersebut turun sekitar Rp2,1 triliun dibanding APBD 2026 sebesar Rp14,2 triliun dan merosot hampir Rp8 triliun dibanding APBD 2025 yang mencapai Rp20,1 triliun.

Jika dibandingkan dengan postur APBD dalam lima tahun terakhir, angka Rp12,1 triliun menjadi yang paling kecil.

Berdasarkan data postur APBD yang dihimpun redaksi Arusbawah.co pada situs DJPK Kemenkeu, pada 2023 anggaran daerah berada di kisaran Rp14,6 triliun, kemudian melonjak menjadi sekitar Rp20 triliun pada 2024.

Pada 2025 kembali naik menjadi sekitar Rp20,1 triliun, sebelum turun menjadi sekitar Rp14,2 triliun pada 2026.

Kini, dalam pembahasan awal APBD 2027, nilainya kembali diproyeksikan turun hingga Rp12,1 triliun.

Proyeksi tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, usai rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang membahas Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027, Senin (20/7/2026).

Sri Wahyuni menjelaskan angka Rp12,1 triliun bukan muncul tiba-tiba.

Nilai itu telah disampaikan sebelumnya dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dasar penyusunan APBD 2027.

"RKPD kemarin sudah kita sampaikan Rp12,1 triliun untuk APBD 2027. Tadi kita sampaikan berapa APBD, berapa pendapatan, berapa belanja, sebaran belanja, jenis belanjanya apa saja," ujarnya.

Rincian Pendapatan dan Belanja APBD Kaltim 2027

Ia kemudian memaparkan rincian postur APBD yang sedang disusun.

Menurut Sri Wahyuni, dari total belanja daerah sekitar Rp12,1 triliun, pendapatan daerah diproyeksikan berada di angka sekitar Rp11,7 triliun.

Selain itu terdapat komponen pembiayaan daerah sekitar Rp363 miliar, sehingga total kemampuan belanja pemerintah provinsi diperkirakan mencapai Rp12,1 triliun.

"Jadi dari Rp12,1 triliun itu pendapatan kita sekitar Rp11,7 triliun. Kemudian ada pembiayaan sekitar Rp363 miliar sehingga belanja kita jadinya Rp12,1 triliun. Di dalamnya ada belanja pegawai, belanja operasi, belanja modal, sebarannya seperti itu," jelasnya.

Komposisi Pendapatan APBD Kaltim

Sri Wahyuni juga mengungkapkan komposisi sumber pendapatan daerah.

Menurut dia, dari total pendapatan sekitar Rp11,7 triliun tersebut, Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat diproyeksikan hanya sekitar Rp2 triliun, sedangkan sisanya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Saat ditanya mengenai kecilnya proyeksi dana transfer dari pemerintah pusat, Sri Wahyuni mengakui angka tersebut memang disusun secara hati-hati.

"Iya kita proyeksikan sebesar itu. Kita berdasarkan proyeksi tahun ini dengan sedikit penyesuaian, dengan sedikit pengurangan. Kita enggak boleh seratus persen, jangan sampai nanti kalau kurang, defisitnya dalam," katanya.

Menurut Sri Wahyuni Pemerintah Provinsi Kaltim memilih menyusun proyeksi pendapatan secara konservatif agar tidak terjadi defisit anggaran yang terlalu besar apabila realisasi penerimaan daerah tidak sesuai target.

DPRD Kaltim Sebut Anggaran Semua OPD Turun

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel membenarkan bahwa rapat perdana pembahasan KUA-PPAS 2027 memang telah memotret adanya penurunan cukup signifikan pada postur APBD tahun depan.

"Ini rapat perdana kita KUA itu proyeksi di 2027 Rp12,1 triliun. Turun," ujarnya saat dikonfirmasi di hari yang sama.

Menurut Ekti, DPRD masih mempercayai proyeksi yang disusun TAPD sebagai dasar pembahasan anggaran.

Namun, ia tidak menampik bahwa penurunan APBD akan berdampak terhadap hampir seluruh perangkat daerah.

"Ya, kita percaya sama prognosis daripada mereka. Ya, semuanya turun. Anggaran DPR turun. Anggaran OPD semua turun 2027," katanya.

Ia mengatakan kondisi tersebut harus menjadi momentum agar seluruh perangkat daerah mulai bekerja dengan pendekatan yang lebih mandiri dan lebih selektif dalam menggunakan anggaran.

"Ya kita mulai dengan proses kemandirian itu yang poin penting. Kita hidup ini kan dikasih banyak senang, dikasih sedikit tidak senang tapi tetap hidup juga kan," ujarnya.

Pembahasan KUA-PPAS 2027 Masih Berlanjut

Meski anggaran menyusut, Ekti memastikan arah penggunaan APBD sudah mulai tergambar dalam dokumen KUA-PPAS yang sedang dibahas antara Banggar DPRD dan TAPD.

"Sudah ada gambaran. Di KUA itu semuanya sudah diuraikan," katanya.

Ia menegaskan DPRD akan memastikan setiap program yang dibiayai APBD tetap mengacu pada RPJMD dan visi misi Gubernur Kalimantan Timur.

"Semua berproses sesuai RPJMD. Visi misi daripada gubernur. Kalau tidak masuk di dalam itu, ya kita protes. Semuanya harus sesuai RPJMD," tegasnya.

Namun, Ekti juga mengakui bahwa dengan ruang fiskal yang semakin kecil, pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah tidak akan semudah ketika APBD berada di atas Rp20 triliun.

Menurutnya, hampir seluruh organisasi perangkat daerah akan merasakan dampak pengurangan anggaran.

"Semua OPD juga kurang. Tapi ini baru pertama, nanti kita rapat-rapat terus," ujarnya.

DPRD Soroti Potensi Peningkatan PAD

Saat ditanya mengenai peluang meningkatkan PAD agar ketergantungan terhadap dana transfer pusat bisa berkurang, Ekti menilai situasi ekonomi saat ini bukan perkara mudah.

"Iya, kita berbicara ekonomi sekarang, dari mana juga mau treatment itu besar. Sudah turun semua. Semuanya," katanya.

Meski demikian, DPRD memastikan pembahasan APBD 2027 masih akan berlangsung dalam sejumlah tahapan.

Banggar bersama TAPD akan terus mencermati setiap rincian belanja, pendapatan, hingga prioritas program agar anggaran yang terbatas tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

"Anggota Badan Anggaran dari tujuh fraksi akan berproses secara teknis. Tentu kita akan membongkar semua," kata Ekti.

(wan)