ARUSBAWAH.CO -  Target pendapatan yang meleset menjadi salah satu penyebab munculnya utang Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun (AH), mengatakan kondisi tersebut dapat terjadi ketika penerimaan tidak sesuai perencanaan, sementara berbagai program dan belanja telah berjalan.

Selain itu, dana kurang salur juga termasuk salah satu faktor yang memengaruhi kondisi keuangan daerah.

Namun, penyebab defisit maupun utang daerah jauh lebih kompleks karena berkaitan dengan realisasi seluruh sumber pendapatan yang telah ditargetkan dalam APBD.

AH mengatakan, penyebab utang pemerintah daerah tidak hanya dipengaruhi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

"Kalau ada yang bilang pemerintah daerah berutang itu karena dampak kurang salur, tidak selamanya benar," kata AH saat ditemui di Kantor Bapperida Samarinda, Selasa (22/7/2026).

Menurut AH, penerimaan daerah tidak hanya berasal dari dana kurang salur.

Masih ada sejumlah sumber pendapatan lain yang ikut menentukan kemampuan keuangan daerah, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah (TKD), hingga penerimaan lain yang sah.

Apabila salah satu atau beberapa target pendapatan tersebut tidak tercapai, maka kondisi itu dapat memengaruhi keseimbangan APBD.

"Penerimaan itu bukan hanya dari dana kurang salur. Penerimaan itu dari PAD, bisa juga dari transfer ke daerah, dan penerimaan lain yang sah," ujarnya.

Target Pendapatan Meleset Bisa Picu Defisit

Politikus Gerindra ini menjelaskan, salah satu penyebab munculnya utang daerah adalah ketika target pendapatan yang disusun dalam APBD ternyata tidak sesuai dengan realisasinya.

Ia mencontohkan, pemerintah daerah terkadang menyusun target PAD cukup tinggi agar seluruh program dan belanja yang direncanakan dapat diakomodasi dalam APBD.

Namun pada akhir tahun anggaran, target tersebut belum tentu tercapai.

Akibatnya, ruang fiskal menjadi berkurang sementara kewajiban belanja tetap harus diselesaikan.

"Bisa jadi memang potensi PAD-nya diperkirakan segini, tetapi waktu penyusunan APBD targetnya dinaikkan supaya semua jenis belanja bisa diakomodasi. Ternyata di akhir tahun target PAD tidak sesuai," katanya.

Selain PAD, kondisi serupa juga dapat terjadi pada transfer dari pemerintah pusat maupun penerimaan daerah lainnya yang realisasinya berada di bawah target.

Karena itu, AH menilai penyebab utang daerah tidak boleh disederhanakan hanya pada satu faktor.

"Jadi tidak bisa disimplifikasi bahwa utang atau defisit APBD itu terjadi hanya karena kurang salur," ujarnya.

Menurut AH, dana kurang salur memang menjadi salah satu penyebab berkurangnya penerimaan daerah.

Namun faktor tersebut harus dilihat bersamaan dengan capaian seluruh komponen pendapatan yang menjadi dasar penyusunan APBD.