"Yang disasar Pemerintah Kota Samarinda terlebih dahulu adalah belanja-belanja yang tidak prioritas, yang masuk kategori pemborosan, dan yang masih bisa ditunda," jelasnya.

TPP ASN Belum Akan Dipangkas

Di tengah tekanan fiskal tersebut, Andi Harun memastikan pemerintah kota belum menjadikan pemangkasan tambahan penghasilan pegawai (TPP) sebagai pilihan utama.

Selama kemampuan keuangan daerah masih mencukupi, TPP ASN akan tetap dipertahankan.

"Selama keuangan Pemerintah Kota Samarinda masih mampu, kami akan berusaha agar tidak ada pemangkasan TPP. Langkah itu hanya akan kami lakukan apabila memang sudah benar-benar tidak ada jalan lain," bebernya.

Ia mengatakan, efisiensi yang dimaksud pemerintah bukan berarti menghentikan belanja.

Sebaliknya, setiap organisasi perangkat daerah diminta menghitung kembali seluruh kebutuhan anggaran agar tidak terjadi pemborosan.

"Kalau sebenarnya hanya perlu Rp1 juta, mengapa harus dianggarkan Rp1,2 juta? Uang itu benar-benar harus dihemat," jelas orang nomor satu di Kota Samarinda ini.

Menurutnya, efisiensi adalah membelanjakan anggaran hanya untuk kebutuhan yang benar-benar prioritas.

Dengan semakin ketatnya ruang fiskal nasional serta adanya kewajiban memenuhi belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, pemerintah daerah dituntut beradaptasi.

"Kalau kita mau mengikuti aturan, mau belajar, dan mau beradaptasi, saya yakin kita tidak perlu terlalu banyak mengeluh. Yang dibutuhkan sekarang adalah menyesuaikan diri terhadap kondisi fiskal yang ada. Itulah yang saya maksud dengan APBD Cerdas," katanya.

Andi Harun Akui Belanja Pemkot Samarinda Selama Ini Boros

Selain itu, Andi Harun juga mengakui selama bertahun-tahun pola belanja Pemerintah Kota Samarinda masih tergolong boros ketika kapasitas fiskal daerah sedang besar. 

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pelajaran penting untuk mengubah pola penganggaran melalui konsep APBD Cerdas.

"Karena memang ada fakta yang harus kita akui secara internal. Apa itu? Selama uang kita banyak, tanda petik, kita memang boros," ujarnya.

Ia mencontohkan, pada tahun ini Pemkot menghapus lebih dari Rp90 miliar anggaran makan dan minum yang dinilai tidak efisien.

"Kalian semua wartawan sudah tahu bahwa tahun ini kita menghapus lebih dari Rp90 miliar makan minum. Tahun-tahun sebelumnya berarti ada angka makan minum Rp90 miliar lebih. Boros banget itu," katanya.

Selain belanja makan dan minum, Andi Harun juga menyoroti anggaran perjalanan dinas yang selama ini dinilai berlebihan. Menurutnya, praktik rapat di luar daerah maupun di hotel kerap menjadi cara mengakali anggaran.

"Semua yang boros-boros stop 100 persen," tegasnya.

Sebagai bentuk penghematan, anggaran perjalanan dinas perangkat daerah pada 2026 dipusatkan di Sekretariat Kota dengan pagu sekitar Rp7 miliar.

"Perjalanan dinas Samarinda hanya 7 miliar saja. Perangkat daerah itu tidak ada Rp1 pun anggaran perjalanan dinasnya," pungkasnya.

(raf)