Total penurunannya mencapai Rp 1,34 triliun atau 73 persen.

DBH Paser turun dari Rp 2,1 triliun pada 2025 menjadi Rp 523 miliar pada 2026. 

Penurunannya mencapai Rp 1,58 triliun atau 75,2 persen.

DBH Balikpapan pada 2025 sebesar Rp 1,1 triliun berkurang menjadi Rp 271 miliar pada 2026, sehingga turun Rp 829 miliar atau 75,3 persen.

DBH Bontang anjlok dari Rp 1,1 triliun pada 2025 menjadi Rp 321 miliar pada 2026. 

Penurunannya sebesar Rp 779 miliar atau 70,8 persen.

DBH Samarinda pada 2025 mencapai Rp 1,3 triliun, namun hanya Rp 267 miliar pada 2026. 

Total penurunannya mencapai Rp 1,033 triliun atau 79,5 persen—salah satu yang terdalam di Kaltim.

DBH PPU turun dari Rp 1,1 triliun pada 2025 menjadi Rp 254 miliar pada 2026. 

Penurunannya mencapai Rp 846 miliar atau 76,9 persen.

DBH Mahakam Ulu pada 2025 sebesar Rp 1,2 triliun dan merosot menjadi Rp 277 miliar pada 2026. 

Penurunannya mencapai sekitar Rp 923 miliar atau sekitar 76 persen.

Total keseluruhan penurunan untuk Kaltim dan 10 daerahnya mencapai Rp 24,21 triliun.

Kemarahan yang Merembet hingga Senayan

Angka itu yang membuat kemarahan merembet dari kantor gubernur, DPRD, hingga gedung parlemen pusat.

Sebab Kaltim adalah salah satu daerah penyumbang sumber Daya Alam (SDA) nasional terbesar, mulai migas, batubara, hingga mineral.

Namun DBH yang diterima justru dipotong habis-habisan.

Warga Kaltim datang jauh-jauh dari Timur Indonesia ke jantung politik nasional dengan membawa satu pesan negara harus berlaku adil.

(wan)