“Kalau mau, saya siap membawa Komisi XI dan Pak Purbaya ke Kaltim dan Kaltara selama 2–3 hari. Biar mereka lihat sendiri bagaimana negara tidak adil terhadap penganggaran di daerah kami,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa aksi ini masih berada di jalur konstitusi.

Tetapi batas kesabaran masyarakat sudah sangat tipis.

“Jika perjuangan ini tetap tidak digubris, jangan salahkan kami bila menempuh jalan perjuangan kami sendiri. Kami sudah terlalu lelah menghadapi ketidakadilan ini,” tegasnya lagi.

Komisi XII DPR RI Merespons Keresahan Warga Kaltim

Sementara itu, Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, mengakui keresahan warga Kaltim itu.

Ia menyebut Komisi XII menerima seluruh data, catatan aksi, dan keluhan yang disampaikan perwakilan Fraksi Kaltim.

“Masyarakat yang diwakili FRAKSI ini menyampaikan keprihatinan dan aspirasi bahwa dana bagi hasil ini jangan sampai dilakukan pemotongan yang terlalu besar,” ujarnya.

Bambang mengingatkan bahwa DBH bukan hadiah dari pusat.

“Dana bagi hasil ini adalah hak, bukan suatu pemberian. Kami sangat mengerti, dan tentu kami akan memfasilitasi serta memperjuangkan persoalan ini. Aspirasi FRAKSI Kaltim nanti akan dipertajam kembali di Komisi XI,” tegasnya.

Masalah Utama: DBH 2026 Sudah Dipangkas Lewat APBN

Namun problem utama yang membuat warga Kaltim murka adalah fakta bahwa pemangkasan ini sudah diketok lewat pengesahan UU APBN 2026 pada 23 September 2025.

Pemangkasan itu membuat alokasi DBH 2026 untuk Kaltim dan kabupaten/kota anjlok drastis.

Data resmi TKDD Kemenkeu RI menunjukkan gambaran paling telak.

DBH Kaltim pada 2025 sebesar Rp 6,9 triliun, namun anjlok drastis menjadi hanya Rp 1,62 triliun pada 2026. 

Total penurunannya mencapai Rp 5,28 triliun atau setara 76,5 persen.

DBH Kutai Kartanegara turun dari Rp 6,7 triliun pada 2025 menjadi Rp 1,57 triliun pada 2026. 

Penurunan tersebut mencapai Rp 5,13 triliun atau 76,6 perse

DBH Kutai Timur tercatat Rp 5,4 triliun pada 2025 dan hanya Rp 1,25 triliun pada 2026. 

Artinya terjadi penurunan sebesar Rp 4,15 triliun atau 76,9 persen.

DBH Berau pada 2025 sebesar Rp 2,98 triliun turun menjadi Rp 663 miliar pada 2026, atau turun Rp 2,32 triliun setara 77,8 persen.

DBH Kutai Barat merosot dari Rp 1,83 triliun pada 2025 menjadi Rp 494 miliar pada 2026.