ARUSBAWAH.CO - Puluhan warga Kalimantan Timur (Kaltim) mendadak mendatangi Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta pada, Kamis (4/12/2025).
Mereka datang bukan untuk bersua pejabat, tetapi untuk menyampaikan satu tuntutan yang sama yaitu menolak pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) yang disebut-sebut mencapai 77 persen untuk Kaltim dan seluruh kabupaten/kotanya.
Rombongan tiba dan langsung disambut Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya.
Di dalam Gedung Nusantara, suara mereka meninggi.
Mereka menyampaikan penolakan secara tegas, tanpa basa-basi.
Semua diarahkan pada kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan yang memangkas anggaran DBH 2026 hingga membuat daerah penghasil migas itu merasa terpojok.
Deretan Organisasi, Tokoh Adat, dan Akademisi Hadir di Senayan
Puluhan organisasi hadir lewat payung besar Forum Aksi Fraksi Kalimantan Timur (Fraksi Kaltim).
Mulai LPADKT, LMP, DAKUBA, FKPPI, Gepak Kuning, DAD, Gerdayak, mahasiswa Unmul, tokoh adat Pampang, Bentian, Isen Mulang, hingga para pemuda.
Akademisi ekonomi Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo, juga turut hadir.
Bahkan Syafruddin, anggota Komisi XII DPR RI dapil Kaltim pun ikut menyimak langsung.
Aksi Bukan Spontan: Dari Kantor Gubernur, DPRD, hingga Senayan
Kehadiran mereka ke gedung Senayan bukan aksi spontan.
Sebelumnya, pada (10/11/2025), kelompok yang sama telah menggedor Kantor Gubernur Kaltim, menolak pemangkasan TKD dan DBH.
Lalu pada (11/11/2025), mereka memenuhi ruang RDP di DPRD Kaltim, memberikan sinyal keras bahwa jika tuntutan tak digubris, alur pelayaran Sungai Mahakam siap ditutup sebagai bentuk protes.
Kini puncaknya terjadi di gedung perwakilan rakyat Senayan, Jakarta pusat.
Seruan Vendy Meru di Depan DPR RI
Ketua Presidium Fraksi Kaltim, Vendy Meru, menyampaikan nada paling tajam.
“Kami rakyat Kaltim dengan tegas meminta Komisi XI agar memanggil dan mendesak Menteri Keuangan untuk segera membatalkan kebijakan pemangkasan DBH,” tegas Vendy kepada legislator di forum itu.
Tak berhenti di situ, Vendy bahkan mengundang Komisi XI untuk melihat langsung ketimpangan pembangunan di kawasan penghasil sumber daya itu.
“Kalau mau, saya siap membawa Komisi XI dan Pak Purbaya ke Kaltim dan Kaltara selama 2–3 hari. Biar mereka lihat sendiri bagaimana negara tidak adil terhadap penganggaran di daerah kami,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa aksi ini masih berada di jalur konstitusi.
Tetapi batas kesabaran masyarakat sudah sangat tipis.
“Jika perjuangan ini tetap tidak digubris, jangan salahkan kami bila menempuh jalan perjuangan kami sendiri. Kami sudah terlalu lelah menghadapi ketidakadilan ini,” tegasnya lagi.
Komisi XII DPR RI Merespons Keresahan Warga Kaltim
Sementara itu, Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, mengakui keresahan warga Kaltim itu.
Ia menyebut Komisi XII menerima seluruh data, catatan aksi, dan keluhan yang disampaikan perwakilan Fraksi Kaltim.
“Masyarakat yang diwakili FRAKSI ini menyampaikan keprihatinan dan aspirasi bahwa dana bagi hasil ini jangan sampai dilakukan pemotongan yang terlalu besar,” ujarnya.
Bambang mengingatkan bahwa DBH bukan hadiah dari pusat.
“Dana bagi hasil ini adalah hak, bukan suatu pemberian. Kami sangat mengerti, dan tentu kami akan memfasilitasi serta memperjuangkan persoalan ini. Aspirasi FRAKSI Kaltim nanti akan dipertajam kembali di Komisi XI,” tegasnya.
Masalah Utama: DBH 2026 Sudah Dipangkas Lewat APBN
Namun problem utama yang membuat warga Kaltim murka adalah fakta bahwa pemangkasan ini sudah diketok lewat pengesahan UU APBN 2026 pada 23 September 2025.
Pemangkasan itu membuat alokasi DBH 2026 untuk Kaltim dan kabupaten/kota anjlok drastis.
Data resmi TKDD Kemenkeu RI menunjukkan gambaran paling telak.
DBH Kaltim pada 2025 sebesar Rp 6,9 triliun, namun anjlok drastis menjadi hanya Rp 1,62 triliun pada 2026.
Total penurunannya mencapai Rp 5,28 triliun atau setara 76,5 persen.
DBH Kutai Kartanegara turun dari Rp 6,7 triliun pada 2025 menjadi Rp 1,57 triliun pada 2026.
Penurunan tersebut mencapai Rp 5,13 triliun atau 76,6 perse
DBH Kutai Timur tercatat Rp 5,4 triliun pada 2025 dan hanya Rp 1,25 triliun pada 2026.
Artinya terjadi penurunan sebesar Rp 4,15 triliun atau 76,9 persen.
DBH Berau pada 2025 sebesar Rp 2,98 triliun turun menjadi Rp 663 miliar pada 2026, atau turun Rp 2,32 triliun setara 77,8 persen.
DBH Kutai Barat merosot dari Rp 1,83 triliun pada 2025 menjadi Rp 494 miliar pada 2026.
Total penurunannya mencapai Rp 1,34 triliun atau 73 persen.
DBH Paser turun dari Rp 2,1 triliun pada 2025 menjadi Rp 523 miliar pada 2026.
Penurunannya mencapai Rp 1,58 triliun atau 75,2 persen.
DBH Balikpapan pada 2025 sebesar Rp 1,1 triliun berkurang menjadi Rp 271 miliar pada 2026, sehingga turun Rp 829 miliar atau 75,3 persen.
DBH Bontang anjlok dari Rp 1,1 triliun pada 2025 menjadi Rp 321 miliar pada 2026.
Penurunannya sebesar Rp 779 miliar atau 70,8 persen.
DBH Samarinda pada 2025 mencapai Rp 1,3 triliun, namun hanya Rp 267 miliar pada 2026.
Total penurunannya mencapai Rp 1,033 triliun atau 79,5 persen—salah satu yang terdalam di Kaltim.
DBH PPU turun dari Rp 1,1 triliun pada 2025 menjadi Rp 254 miliar pada 2026.
Penurunannya mencapai Rp 846 miliar atau 76,9 persen.
DBH Mahakam Ulu pada 2025 sebesar Rp 1,2 triliun dan merosot menjadi Rp 277 miliar pada 2026.
Penurunannya mencapai sekitar Rp 923 miliar atau sekitar 76 persen.
Total keseluruhan penurunan untuk Kaltim dan 10 daerahnya mencapai Rp 24,21 triliun.
Kemarahan yang Merembet hingga Senayan
Angka itu yang membuat kemarahan merembet dari kantor gubernur, DPRD, hingga gedung parlemen pusat.
Sebab Kaltim adalah salah satu daerah penyumbang sumber Daya Alam (SDA) nasional terbesar, mulai migas, batubara, hingga mineral.
Namun DBH yang diterima justru dipotong habis-habisan.
Warga Kaltim datang jauh-jauh dari Timur Indonesia ke jantung politik nasional dengan membawa satu pesan negara harus berlaku adil.
(wan)
