ARUSBAWAH.CO -  Puluhan warga Kalimantan Timur (Kaltim) mendadak mendatangi Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta pada, Kamis (4/12/2025).

Mereka datang bukan untuk bersua pejabat, tetapi untuk menyampaikan satu tuntutan yang sama yaitu menolak pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) yang disebut-sebut mencapai 77 persen untuk Kaltim dan seluruh kabupaten/kotanya.

Rombongan tiba dan langsung disambut Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya.

Di dalam Gedung Nusantara, suara mereka meninggi.

Mereka menyampaikan penolakan secara tegas, tanpa basa-basi.

Semua diarahkan pada kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan yang memangkas anggaran DBH 2026 hingga membuat daerah penghasil migas itu merasa terpojok.

Deretan Organisasi, Tokoh Adat, dan Akademisi Hadir di Senayan

Puluhan organisasi hadir lewat payung besar Forum Aksi Fraksi Kalimantan Timur (Fraksi Kaltim). 

Mulai LPADKT, LMP, DAKUBA, FKPPI, Gepak Kuning, DAD, Gerdayak, mahasiswa Unmul, tokoh adat Pampang, Bentian, Isen Mulang, hingga para pemuda.

Akademisi ekonomi Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo, juga turut hadir.

Bahkan Syafruddin, anggota Komisi XII DPR RI dapil Kaltim pun ikut menyimak langsung.

Aksi Bukan Spontan: Dari Kantor Gubernur, DPRD, hingga Senayan

Kehadiran mereka ke gedung Senayan bukan aksi spontan.

Sebelumnya, pada (10/11/2025), kelompok yang sama telah menggedor Kantor Gubernur Kaltim, menolak pemangkasan TKD dan DBH.

Lalu pada (11/11/2025), mereka memenuhi ruang RDP di DPRD Kaltim, memberikan sinyal keras bahwa jika tuntutan tak digubris, alur pelayaran Sungai Mahakam siap ditutup sebagai bentuk protes.

Kini puncaknya terjadi di gedung perwakilan rakyat Senayan, Jakarta pusat.

Seruan Vendy Meru di Depan DPR RI

Ketua Presidium Fraksi Kaltim, Vendy Meru, menyampaikan nada paling tajam.

“Kami rakyat Kaltim dengan tegas meminta Komisi XI agar memanggil dan mendesak Menteri Keuangan untuk segera membatalkan kebijakan pemangkasan DBH,” tegas Vendy kepada legislator di forum itu.

Tak berhenti di situ, Vendy bahkan mengundang Komisi XI untuk melihat langsung ketimpangan pembangunan di kawasan penghasil sumber daya itu.