ARUSBAWAH.CO -  Gerakan Forum Aksi Kalimantan Timur (Fraksi Kaltim) kini merembet ke meja Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) Kaltim terkait penolakannya terhadap kebijakan pusat yang dinilai tidak adil bagi daerah. 

Mereka menuntut DPRD bergerak cepat memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dipangkas pemerintah pusat, sebelum langkah drastis dilakukan.

Ketidakadilan Fiskal Jadi Sorotan Fraksi Kaltim

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan para pimpinan DPRD Kaltim, Selasa (11/11/2025) malam, Fraksi Kaltim menegaskan ketidakadilan fiskal bagi daerah penghasil Sumber Daya Alam (SDA) terbesar di Indonesia.

Mereka menyoroti bagaimana sumber daya alam yang melimpah diambil pusat, tapi kesejahteraan masyarakat Kaltim tidak seimbang.

Ketua Fraksi Kaltim, Vendy Meru, mengatakan DPRD Kaltim jangan hanya duduk diam. 

Ia menekankan peran legislatif sebagai wakil rakyat harus jelas yaitu, memperjuangkan hak daerah dan kesejahteraan masyarakat.

"Kita akan menunggu satu minggu ini. Anggota DPRD, yang notabene adalah perwakilan kita, harus menyampaikan usulan ini," tegas Vendy dalam penyampaian kepada DPRD Kaltim dalam forum RDP itu.