“Gubernur yang dipilih rakyat tidak bisa bekerja maksimal kalau anggarannya dipangkas. Bagaimana mau bangun jalan, sekolah, rumah sakit kalau uangnya tidak ada?” ujar Vendy.

Ia mengatakan Kaltim, yang seharusnya menikmati hasil bumi sendiri, justru harus bergantung pada belas kasihan Jakarta.

Gerakan Murni Tanpa Unsur Politik

Vendy menegaskan bahwa aksi Fraksi Kaltim bukan gerakan politik.

Menurutnya, gerakan ini lahir dari keresahan lintas suku dan profesi di Kaltim.

Fraksi Kaltim terdiri dari lebih dari 20 organisasi, mulai dari LPADKT, KNPI Kaltim, KNPI Samarinda, Laskar Merah Putih, DAKUBA, FKPPI, Gepak Kuning, Dewan Adat Dayak (DAD), Gerdayak, kepala adat dari Pampang, Bentian, Isen Mulang, hingga Asosiasi Pendeta. 

“Kaltim punya 27 suku. Gerakan ini murni suara rakyat. Tidak ada kepentingan partai, agama, atau ormas. Ini soal keadilan fiskal,” jelasnya.

Sebagai informasi, aksi ini merupakan lanjutan dari demonstrasi pada 16 Oktober 2025 lalu, di mana Fraksi Kaltim memberi tenggat waktu 14 hari kepada pemerintah pusat untuk merespons tuntutan.

Namun hingga batas waktu itu habis, tidak ada tanggapan.

(wan)