ARUSBAWAH.CO -  Gelombang protes di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) kembali membara, Senin (10/11/2025) siang.

Tepat di Hari Pahlawan, puluhan organisasi yang tergabung dalam Forum Aksi Rakyat Kalimantan Timur (Fraksi Kaltim) menuntut keadilan fiskal bagi daerah penghasil sumber daya alam terbesar di Indonesia.

Di bawah terik matahari, orasi bergantian menggema di Jalan Gajah Mada, Kota Samarinda.

Bukan sekadar teriak, tapi jeritan panjang dari putra putri daerah yang selama puluhan tahun menjadi mesin ekonomi nasional, namun kini harus menelan pil pahit yaitu pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) secara drastis.

Pemerintah Pusat Pangkas TKD Kaltim hingga 73 Persen

Diketahui, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan memutuskan memotong drastis Transfer ke Daerah (TKD) untuk tahun 2026.

Anggaran yang semula mencapai Rp8,7 triliun pada tahun 2025, kini hanya tinggal Rp2,4 triliun.

Artinya, turun lebih dari Rp6 triliun hanya dalam waktu satu tahun atau setara dengan pemangkasan sebesar 73 persen dari jumlah sebelumnya.

Dengan penurunan ini, postur APBD Kaltim yang disahkan Pemprov dan DPRD diperkirakan juga ikut menyusut dari Rp20 triliun menjadi sekitar Rp13 triliun pada 2026 mendatang.

Dampaknya dinilai langsung terasa di lapangan pembangunan infrastruktur, layanan publik, pembangunan sekolah, akses kesehatan hingga program sosial dipastikan terhambat.

“Ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini soal masa depan daerah,” ujar Vendy Meru, Koordinator Fraksi Kaltim, dalam orasinya.

Fraksi Kaltim Ultimatum Pusat: Sungai Mahakam Bisa Diblokade

Vendy menyebut, pihaknya telah mengirimkan somasi resmi kepada pemerintah pusat.

Isinya tegas yaitu jika tuntutan peninjauan ulang TKD tidak direspons, mereka akan menutup jalur transportasi batu bara di Sungai Mahakam urat nadi ekonomi Kaltim.