“Sungai Mahakam adalah jalur vital batu bara. Kalau tidak ada jawaban dari pusat, suka tidak suka, pelampung ini akan kami turunkan. Pengiriman batu bara tidak boleh keluar,” tegas Vendy lantang.

Namun, Ia menolak disebut provokatif.

Menurutnya, langkah itu merupakan bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan fiskal oleh pemerintah pusat yang sudah berlangsung terlalu lama.

“Kami hanya ingin perlakuan adil. Titik! Sudah terlalu lama daerah ini cuma jadi sapi perah bagi pusat,” tambahnya.

Kaltim Setor Ratusan Triliun, Tapi Infrastruktur Masih Memprihatinkan

Dalam orasinya, Vendy membeberkan data mengejutkan.

Tahun 2024, setoran pendapatan negara dari Kaltim mencapai lebih dari Rp800 triliun, sebagian besar berasal dari batu bara dan migas.

Namun, besarnya kontribusi itu tidak pernah berbanding lurus dengan dana yang kembali ke daerah.

“Ironis! Setoran kami ratusan triliun, tapi lihat kondisi bandara dan jalan di sini. Bandara APT Pranoto katanya bertaraf internasional, tapi rumputnya setinggi lutut. Jalan ke bandara rusak, tol pun masih berlubang,” seru Vendy.

Menurut Vendy, kondisi itu menggambarkan kontras tajam antara kaya di atas kertas dan miskin di lapangan.

Pemerintah pusat, kata dia, menikmati pajak ekspor dan royalti, sementara warga daerah masih harus berhadapan dengan jalan rusak, banjir tahunan, dan minimnya fasilitas publik.

Fraksi Kaltim juga menyoroti posisi Pemprov Kaltim yang semakin sulit menjalankan program pembangunan akibat keterbatasan fiskal.