ARUSBAWAH.CO -  Keuangan Kalimantan Timur dipastikan akan diguncang badai fiskal besar pada 2026.

Setelah Kementerian Keuangan mengeluarkan surat bernomor S-62/PK/2025 tertanggal 23 September 2025, yang menetapkan pemangkasan drastis dana transfer ke daerah (TKD) untuk seluruh provinsi, Kaltim termasuk salah satu yang paling terpukul.

Anggaran yang sebelumnya mencapai Rp8,7 triliun pada 2025, tahun 2026 hanya tinggal Rp2,4 triliun.

Artinya, anjlok lebih dari Rp6 triliun hanya dalam waktu satu tahun.

Secara persentase, pemangkasan itu mencapai 73 persen atau tinggal 27 persen dari jumlah sebelumnya (TKD). 

Dampaknya langsung terasa, struktur APBD 2026 Kaltim kini harus dibongkar total.

Dari total Rp20 triliun APBD yang telah disahkan oleh Pemprov dan DPRD, diperkirakan tahun 2026 hanya berkisar Rp13 triliun.

Perhitungan itu muncul dari proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) sekitar Rp10 triliun ditambah sisa TKD sebesar Rp3 triliun.

Rudy Mas’ud Pastikan Pemangkasan TKD Sudah Final

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyebut persoalan lobi-lobi ke pemerintah pusat sudah selesai.

Orang nomor satu di Kaltim itu memastikan, ruang negosiasi soal TKD sudah tertutup. 

Ia mengatakan, keputusan pemangkasan TKD telah final karena sudah disahkan lewat Undang-Undang APBN 2026 yang disetujui DPR RI pada 23 September lalu.

“Kalau itu sudah selesai ya, karena itu kan ditetapkan secara undang-undang di Banggar DPR RI,” kata Rudy Mas’ud saat diwawancara awak media, pada, Jumat (24/10/2025).

Namun ia menegaskan, arah penyesuaian kebijakan masih bisa dilakukan usai kuartal pertama 2026. 

“Yang ada nanti kita akan melihat setelah kuartal kedua. Dalam hal ini mungkin kuartal pertama baru akan dilihat, kuartal kedua nanti akan disusun ulang lagi kembali,” ungkapnya.