Begitu temuan tersebut muncul, Biro Kesra langsung mengambil tindakan. 

Data mahasiswa yang terindikasi menggunakan identitas palsu langsung dicoret dari daftar penerima program.

“Langsung kita cut,” ujar Dasmiah menegaskan.

Namun ia menekankan bahwa pihak kampus tidak sepenuhnya dapat disalahkan karena data awal memang diinput oleh mahasiswa saat proses pendaftaran program.

“Kami enggak menyalahkan kampus. Tapi data itu dari kampus,” katanya.

Meski begitu, pemerintah daerah tetap memberikan teguran kepada perguruan tinggi agar lebih teliti saat memverifikasi data mahasiswa yang diajukan sebagai penerima bantuan pendidikan.

Awalnya Karena Pemprov Ingin Semua Mahasiswa Terakomodasi

Dasmiah menjelaskan bahwa situasi ini bermula dari kebijakan pemerintah daerah yang mencoba memperluas akses mahasiswa terhadap program Gratispol.

Saat proses perubahan mekanisme program dilakukan sebelumnya, Pemprov Kaltim hanya memiliki waktu sekitar satu bulan untuk menyelesaikan proses pendaftaran.

Pada saat itu, jumlah mahasiswa yang mendaftar baru sekitar 60 persen dari target penerima.

“Jadi sebenarnya pada waktu perubahan itu kan kita cuman punya waktu 1 bulan. Nah, sementara mahasiswa itu yang daftar itu belum semua. Masih sekitar 60 persen,” jelasnya.

Agar bantuan tidak kembali ke kas daerah, Biro Kesra kemudian mengumpulkan seluruh perguruan tinggi dan meminta mereka menyerahkan daftar mahasiswa yang berpotensi menjadi penerima bantuan.

“Daripada uang itu kembali saya kumpulkan lah semua perguruan tinggi,” kata Dasmiah.

Namun syaratnya, setiap perguruan tinggi wajib membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang menyatakan bahwa seluruh data mahasiswa yang diserahkan benar dan valid.

“Nah, itu sebenarnya makanya kampus juga ngakuin mereka. Terjadilah yang sekarang lapor di LBH,” ujarnya.

Kecurangan Lain: IPK dan Usia Dipalsukan

Selain penggunaan NIK orang lain, Biro Kesra juga menemukan indikasi manipulasi data akademik dalam proses pengajuan bantuan pendidikan Gratispol.

Dalam beberapa kasus, indeks prestasi kumulatif (IPK) yang dilampirkan mahasiswa ternyata tidak sesuai dengan data resmi di sistem Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).