ARUSBAWAH.CO - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim menemukan indikasi kecurangan dalam proses verifikasi program bantuan pendidikan Gratispol.
Temuan itu muncul setelah proses validasi data mahasiswa dilakukan bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Kaltim, Dasmiah, mengungkapkan setidaknya ada puluhan pendaftar yang diduga menggunakan skema curang dengan memakai Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik orang lain.
Praktik itu terungkap ketika tim verifikasi mencocokkan data mahasiswa yang diajukan perguruan tinggi dengan basis data kependudukan nasional.
“Kami harus memverifikasi validasi data kan harus berdasarkan KTP. Ternyata itu pun KTP itu aja banyak dipalsukan,” kata Dasmiah saat ditemui awak media di ruang kerjanya pada, Senin (9/3/2026).
Kata Dasmiah, sejumlah identitas yang diajukan mahasiswa ternyata tidak sesuai dengan data kependudukan resmi.
Saat ditelusuri lebih lanjut di sistem Disdukcapil, identitas tersebut justru milik orang lain.
“Pas kami cek di Dukcapil bukan orang Kaltim,” ujarnya.
Skema Curang: Pakai NIK Teman Agar Lolos
Modus yang ditemukan cukup sederhana namun berisiko serius.
Beberapa mahasiswa diduga menggunakan NIK milik teman atau orang lain yang tercatat sebagai warga Kaltim agar bisa memenuhi syarat sebagai penerima program bantuan pendidikan Gratispol.
Dalam sejumlah kasus, nama pada data mahasiswa tidak cocok dengan identitas yang tercatat dalam sistem kependudukan.
“Ternyata itu NIK bukan punya dia. NIK orang lain. Dikira kita mungkin kami enggak konfirmasi ke Dukcapil,” kata Dasmiah.
Ia menjelaskan, sebagian mahasiswa tampaknya tidak menyangka bahwa seluruh data pendaftar akan diverifikasi secara langsung ke basis data Disdukcapil.
Ketika proses pemeriksaan dilakukan, ketidaksesuaian identitas langsung terdeteksi.
“Banyak kejadian itu. Yang muncul nama orang lain. Loh. Siapa ini?” ujarnya.
Temuan tersebut tidak hanya berasal dari satu perguruan tinggi.
Berdasarkan penelusuran sementara, praktik penggunaan NIK orang lain ditemukan di beberapa kampus di Samarinda dan juga melibatkan pendaftar dari luar daerah.
“Beberapa kampus di Samarinda Ada juga yang luar daerah,” kata Dasmiah.
