“Kalau sampai hari ini mungkin karena situasi kemarin menjelang aksi sehingga pemerintah provinsi masih konsentrasi di situ," ujarnya.

Usulan Penundaan hingga 2027

Dalam surat yang telah dikirimkan, Pemkot Samarinda bersama sejumlah daerah terdampak lainnya mengusulkan agar kebijakan terkait BPJS tersebut ditunda hingga tahun 2027.

Selain itu, mereka juga meminta adanya pembahasan bersama antara pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten/kota agar keputusan yang diambil bersifat komprehensif.

Andi Harun meminta agar dilakukan pembahasan lintas wilayah, mengingat isu ini berkaitan langsung dengan sektor pelayanan publik.

“Kami meminta agar dilakukan pembahasan bersama, duduk baik-baik, dan mempertimbangkan penundaan sampai 2027,” ujarnya.

Ia juga berharap pertemuan nantinya tidak hanya melibatkan beberapa daerah saja, melainkan seluruh 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur, agar solusi yang dihasilkan lebih menyeluruh.

“Kalau bisa melibatkan semua kabupaten/kota supaya pembahasannya komprehensif, karena ini sektor lintas wilayah,” tambahnya.

Tunggu Konsolidasi Pemprov

Meski belum ada respons, Andi Harun mengaku tetap berprasangka baik terhadap pemerintah provinsi.

Ia meyakini bahwa Pemprov Kaltim tengah melakukan konsolidasi internal sebelum memberikan jawaban resmi.

“Kita sangka baik saja, mungkin pemerintah provinsi sedang konsolidasi internal. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada jawaban atau pembahasan lebih lanjut,” ucapnya.

Ia menegaskan, Pemkot Samarinda akan terus menunggu dan berharap surat yang telah dilayangkan segera mendapatkan tanggapan, mengingat batas waktu normatif 14 hari hampir terlewati.

“Secara aturan administratif, seharusnya dijawab dalam waktu 14 hari. Kita tunggu saja hasilnya,” tutupnya. (raf)