Surat tersebut juga ditembuskan kepada sejumlah pihak, termasuk Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, hingga pimpinan DPRD provinsi dan kota.

Terhitung sejak 9 April 2026, hingga 22 April 2026, surat tersebut berarti telah berjalan hampir dua pekan sejak dikirim.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu respons resmi dari provinsi, meskipun secara administratif terdapat batas waktu normatif selama 14 hari untuk menjawab korespondensi antar instansi pemerintah.

“Sampai saat ini belum ada jawaban. Kami juga belum menerima pemberitahuan dari staf terkait tindak lanjut surat yang sudah kami sampaikan,” ujar Andi Harun saat ditemui awak media, Rabu (22/4/2026).

Ia menjelaskan, Pemkot Samarinda masih memiliki tenggat waktu sekitar dua pekan untuk melakukan konfirmasi ulang kepada pihak provinsi.

Namun, hingga kini belum ada kejelasan apakah jawaban sedang disiapkan atau masih dalam proses pembahasan internal.

“Apakah saat ini sedang disiapkan jawabannya atau bagaimana, nanti akan kami update kepada teman-teman," jawabnya.

Menurutnya, informasi terakhir yang diterima menyebutkan bahwa Gubernur Kaltim telah mendisposisi surat tersebut kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

Meski demikian, belum ada kepastian terkait hasil disposisi tersebut.

“Informasi yang kami dapatkan, Pak Gubernur sudah mendisposisikan ke Kadis Kesehatan Provinsi,” katanya.

Belum Ada Pertemuan Formal

Andi Harun juga menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pertemuan formal antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk membahas persoalan tersebut secara khusus.

Adapun pemkot sebelumnya sempat bertemu dalam dialog publik bertajuk “Nasib 49.000 Warga Miskin (JKN): Siapa yang Bertanggung Jawab? Antara Regulasi dan Kebijakan” yang digelar Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Samarinda, Selasa (14/4/2026) malam di Cafe Bagios.

Saat itu, Pemkot diwakili Andi Harun selaku Wali Kota, sementara Pemprov diwakili Jaya Mualimin selaku Kepala Dinas Kesehatan Kaltim.

“Pertemuan formal antara Pemprov dan kabupaten/kota mengenai ini belum ada sampai hari ini. Yang kemarin itu hanya dialog,” jelasnya.

Ia menduga belum adanya pembahasan lebih lanjut dipengaruhi situasi daerah yang sebelumnya diwarnai aksi unjuk rasa, sehingga pemerintah provinsi masih fokus pada penanganan kondisi tersebut.