ARUSBAWAH.CO -  Wali Kota Samarinda, Andi Harun, melontarkan sejumlah sindiran dalam forum dialog terbuka terkait polemik pengalihan pembiayaan BPJS bagi 49.742 warga dari Pemprov Kalimantan Timur ke Pemkot Samarinda.

Dialog bertajuk “Nasib 49.000 Warga Miskin (JKN): Siapa yang Bertanggung Jawab? Antara Regulasi dan Kebijakan” itu digelar Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Samarinda, Selasa (14/4/2026) malam di Cafe Bagios.

Forum ini akhirnya mempertemukan Pemkot dan Pemprov untuk membahas polemik pengalihan pembiayaan JKN tersebut, sekaligus menjadi ruang klarifikasi sekaligus adu argumen kedua pihak.

Hadir dalam forum tersebut Wali Kota Samarinda Andi Harun, Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Mualimin yang mewakili Gubernur, pakar hukum Universitas Mulawarman Warkhatun Najidah, dan pakar ekonomi Universitas Mulawarman Purwadi Purwoharsojo.

Tak Ingin Jadikan Kadis Sebagai 'Samsak'

Di awal pemaparannya, Andi Harun mengatakan bahwa seorang pemimpin seharusnya tidak “bersembunyi” di balik bawahan ketika kebijakan menuai polemik di ruang publik.

“Saya tidak bawa-bawa, tarik-tarik kepala dinas saya masuk ke wilayah kegaduhan ini. Karena ciri pemimpin itu harus berani mengambil risiko, walaupun tidak populer,” ujarnya.

Ia menekankan, seluruh penjelasan yang bersifat politis memang menjadi tanggung jawab kepala daerah, bukan aparatur sipil negara (ASN). Karena itu, dirinya sengaja menahan kepala dinas untuk tidak tampil di tengah panasnya perdebatan publik.

“Saya stand by-kan mereka, tapi saya tidak izinkan tampil. Ada Kepala Dinas Kesehatan, ada Kepala Dinas Sosial. Mereka sudah disumpah untuk tegak lurus pada negara, jadi tidak boleh masuk ke wilayah politik,” tegasnya.

Lebih jauh, Andi Harun menyindir praktik yang kerap terjadi, di mana pejabat teknis dijadikan “tameng” ketika kebijakan menuai kritik.

Ia tak ingin melakukan hal yang sama.