"Pada saat pengusulan RKA 2026 memang kami ajukan, tetapi karena efisiensi, kami putuskan untuk ditiadakan," tegasnya.

Astri juga menegaskan bahwa RUP hanyalah dokumen perencanaan awal yang belum tentu direalisasikan, karena masih sangat bergantung pada dinamika anggaran dan prioritas program.

Wagub Kaltim Sudah Menolak

Di pihak lain, dari unsur pimpinan kepala daerah, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji juga telah memberikan penjelasan saat diwawancara via pesan singkat pada malam harinya.

Ia justru katakan bahwa sejak awal menolak pengadaan kendaraan dinas baru.

Seno Aji menilai, kendaraan yang ada saat ini masih layak digunakan dan tidak ada urgensi untuk melakukan pembelian baru.

“Dari awal saya sudah sampaikan, tidak perlu ada pengadaan kendaraan baru. Kendaraan yang ada masih layak digunakan. Kita harus bijak melihat kebutuhan, bukan sekadar mengikuti rencana,” ujarnya.

Ia juga menilai, anggaran yang dihemat dari pos seperti ini bisa dialihkan ke sektor yang lebih strategis, seperti pelayanan dasar, pendidikan, dan infrastruktur.

"Saat ini masih ada beberapa pekerjaan rumah yang ingin kita selesaikan. termasuk soal penguatan pangan, pemenuhan infrastruktur di beberapa daerah, hingga soal pendidikan. Itu dulu yang diprioritaskan," pungkasnya.  (red)