ARUSBAWAH.CO - Fraksi-fraksi DPRD Kaltim menjawab terkait isu pergantian Ketua DPRD Hasanuddin Mas’ud.
Dari aksi demonstrasi (21/4/2026) hingga obrolan warung kopi, isu pergantian Ketua DPRD Kaltim terus ramai di perbincangkan hingga media sosial.
Redaksi Arusbawah.co menghimpun jawaban-jawaban dari sejumlah fraksi terkait rumor tersebut.
Hasilnya jawaban seragam yakni tidak ada kepastian, tidak ada sikap tegas, dan mayoritas memilih menyebut ini sebagai urusan internal Partai Golkar.
Sebagai informasi, DPRD Kaltim saat ini terdiri dari tujuh fraksi, yakni Golkar, PDI-P, Gerindra, PKB, PAN-NasDem, Demokrat-PPP, dan PKS.
Namun dari tujuh fraksi itu, respons yang berhasil dihimpun datang dari PDI-P, PKB, Demokrat-PPP, dan Golkar.
Jawaban Fraksi PDI-P: Isu Ada, Tapi Itu Kewenangan Golkar
Ketua Fraksi PDI–Perjuangan DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, mengakui isu pergantian Hasanuddin Mas’ud memang beredar luas.
Bahkan menurutnya, isu tersebut juga dikaitkan dengan tudingan dinasti politik.
“Kalau isu ya ada (dengar). Dan isu yang paling dibicarakan terkait dinasti, itu pun juga dihembuskan oleh masyarakat juga,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).
Isu itu menguat setelah publik mengetahui bahwa Hasanuddin Mas’ud merupakan kakak kandung Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, yang juga menjabat Ketua DPD Partai Golkar Kaltim.
Kondisi ini memicu desakan, termasuk dari aksi massa 21 April lalu, yang menuntut agar praktik nepotisme dihentikan.
Meski begitu, Samsun menegaskan pergantian pimpinan DPRD tidak bisa dilakukan sembarangan.
“Itu kewenangan Golkar. Kewenangan internal partai,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa posisi Ketua DPRD merupakan hak partai pemenang kursi terbanyak, sehingga pihak luar, termasuk fraksi lain, tidak bisa ikut campur.
“Hal itu merupakan murni internal, tidak boleh kami mencampuri, terlebih lagi DPRD, kewenangan ada di partai,” tandasnya.
