ARUSBAWAH.CO -  Beredar isu terkait adanya pengadaan mobil dinas pimpinan di Pemprov Kaltim untuk tahun anggaran 2026.

Isu ini mulai berhembus di media sosial TikTok dengan narasi mobil dinas untuk pimpinan kepala daerah Kaltim serta untuk beberapa pejabat di lingkungan Pemprov dengan total anggaran Rp 8,4 miliar.

Isu ini kemudian Arusbawah.co coba cek dengan mengakses Rencana Umum Pengadaan Pemprov Kaltim untuk TA 2026, serta dengan konfirmasi kepada Plt Kepala Biro Barang dan Jasa, Andi Muhammad Arfan serta Plt Biro Umum Astri Intan Nirwany. 

Data RUP Inaproc 2026

Arusbawah.co turut melakukan pengecekan ke Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pemprov Kaltim dengan dua tiga kata kunci yakni 'mobil' serta "kendaraan dinas", serta "kendaraan pimpinan".

Saat dilakukan pengecekan pada Kamis (30/04/2026) sore, untuk kata kunci "mobil" tak ditemukan rencana pengadaan mobil untuk pimpinan senilai Rp 2,9 miliar.

Rencana pengadaan mobil yang ditemukan hanyalah pada OPD Dinas Kesehatan untuk mobil jenazah/ambulans.

Item lainnya yang berkaitan dengan mobil sebagaimana tercantum pada RUP Inaproc 2026 yakni pemeliharaan aplikasi mobile Simpator Bapenda Provinsi Kaltim serta sewa kendaraan mobilitas air.

Lanjut, untuk kata kunci "kendaraan dinas" juga tak ditemukan rencana pengadaan mobil pimpinan senilai Rp 2,9 miliar.

Namun, untuk kata kunci "kendaraan pimpinan", ditemukan rencana pengadaan untuk tahun 2026 dengan nilai Rp 2,9 miliar.

Pada uraian di penjelasan paket itu, yakni kendaraan dinas jabatan KDH (Kepala Daerah) dan WKDH (Wakil Kepala Daerah).

Untuk volume kendaraan adalah 1 unit dengan spesifikasi Jeep 4x4 A/T (non premium color), kapasitas mesin 3.346 cc, berbahan bakar solar.

Sementara untuk jadwal pelaksanaan kontrak mulai Juni 2026.

Lebih lanjut, untuk soal rencana pengadaan kendaraan dinas pejabat dengan total Rp 8,4 miliar, tak ditemukan informasi tersebut.

Konfirmasi ke OPD Terkait

Terkait dengan isu tersebut, Andi Muhammad Arfan menjelaskan bahwa informasi yang beredar kurang tepat. Ia menyebut sejak awal tahun ini, paket pengadaan mobil pimpinan senilai Rp 2,9 miliar sudah diajukan untuk dicabut.

"Sejak Januari, Biro Umum sudah mengajukan pencabutan paket pengadaan mobil pimpinan Rp 2,9 miliar. Namun sesuai mekanismenya harus disesuaikan dulu di SIPD," jelasnya.

Ia menambahkan, setelah penyesuaian di SIPD selesai, barulah paket tersebut bisa dihapus atau diubah dalam sistem pengadaan.

Redaksi juga melakukan pengecekan pada bagian realisasi di Inaproc 2026, dan paket “Kendaraan Pimpinan” memang tidak ditemukan.

Arfan pun memastikan pengadaan tersebut belum direalisasikan.

"Ya belum direalisasikan," ujarnya.

Sementara itu, Plt Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim, Astri Intan Nirwany, menjelaskan bahwa rencana pengadaan tersebut awalnya diajukan dalam RKA 2026, namun bukan untuk pimpinan, melainkan untuk kebutuhan kendaraan tamu.

"Memang kami siapkan pengadaan, tetapi itu bukan untuk pimpinan. Itu untuk tamu-tamu Pemprov Kaltim karena kendaraan yang ada sudah tua," jelasnya.

Namun, seiring kebijakan efisiensi anggaran, rencana tersebut akhirnya dibatalkan.

"Pada saat pengusulan RKA 2026 memang kami ajukan, tetapi karena efisiensi, kami putuskan untuk ditiadakan," tegasnya.

Astri juga menegaskan bahwa RUP hanyalah dokumen perencanaan awal yang belum tentu direalisasikan, karena masih sangat bergantung pada dinamika anggaran dan prioritas program.

Wagub Kaltim Sudah Menolak

Di pihak lain, dari unsur pimpinan kepala daerah, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji juga telah memberikan penjelasan saat diwawancara via pesan singkat pada malam harinya.

Ia justru katakan bahwa sejak awal menolak pengadaan kendaraan dinas baru.

Seno Aji menilai, kendaraan yang ada saat ini masih layak digunakan dan tidak ada urgensi untuk melakukan pembelian baru.

“Dari awal saya sudah sampaikan, tidak perlu ada pengadaan kendaraan baru. Kendaraan yang ada masih layak digunakan. Kita harus bijak melihat kebutuhan, bukan sekadar mengikuti rencana,” ujarnya.

Ia juga menilai, anggaran yang dihemat dari pos seperti ini bisa dialihkan ke sektor yang lebih strategis, seperti pelayanan dasar, pendidikan, dan infrastruktur.

"Saat ini masih ada beberapa pekerjaan rumah yang ingin kita selesaikan. termasuk soal penguatan pangan, pemenuhan infrastruktur di beberapa daerah, hingga soal pendidikan. Itu dulu yang diprioritaskan," pungkasnya.  (red)