“Ada sinyal bahwa pihak pemerintah pusat akan memberikan lebih banyak lagi. Ya, paling tidak kita berharap terpotong 30 persen, 25 persen cukuplah, jangan sampai juga 75 persen,” tambahnya.
Ia menambahkan, negosiasi ini penting karena ruang fiskal daerah bisa lumpuh jika penurunan TKD dibiarkan terlalu banyak.
“Iya, hasilnya membuahkan hasil. Mereka sedang merumuskan berapa besaran yang bisa diberikan lagi pemerintah pusat kepada Kaltim,” ujarnya optimistis.
- Diskusi Tambang di Kaltim, Ini Isu Hangat yang Muncul! Luasan Tunggak Jamrek hingga soal Koperasi - UKM Bisa Dapat IUP Batu Bara
- Data RUP 2025, Pagu Anggaran Pengadaan di RSUD Kanujoso Balikpapan Tembus Rp 389 Miliar! Non Alkes Mendominasi
- Kalimantan Ngebut Panen! Dua Provinsi Bikin Target Beras Mentan Amran makin Easy?
TKD Kaltim Turun Tajam, APBD 2026 Diprediksi Anjlok Rp7 Triliun
Namun di luar ruang diplomasi itu, angka-angka di atas kertas sudah cukup membuat khawatir.
Pada 2025, total TKD yang diterima seluruh provinsi di Indonesia mencapai Rp919 triliun.
Tapi pada 2026, jumlah itu dipangkas menjadi Rp693 triliun.
Kalimantan Timur termasuk daerah yang paling terdampak.
Jika tahun 2025 Kaltim masih menerima TKD senilai Rp8,7 triliun, maka di 2026 angkanya tinggal Rp2,4 triliun.
Artinya, Kaltim kehilangan lebih dari Rp6 triliun hanya dalam setahun setara 73 persen dari tahun sebelumnya.
Secara logika fiskal, ini seperti mencabut satu kaki dari tubuh APBD Kaltim.
Tag
