ARUSBAWAH.CO -  Krisis fiskal yang membayangi Kalimantan Timur (Kaltim) terus menjadi perhatian serius pemerintah provinsi.

Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar 73 persen membuat Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud sudah bergerak ke nasional (Jakarta). 

Ia bersama 17 gubernur lain yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mendatangi kantor Kementerian Keuangan di Jakarta Pusat, Selasa (7/10) lalu.

Dalam forum terbuka itu, orang nomor satu di Kaltim itu melayangkan protes keras di hadapan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

“Pak Menteri, Dana Bagi Hasil (DBH) kami hari ini dipotong rata-rata 73 persen. Provinsi, kabupaten, kota semuanya 73 persen. Mereka sudah tidak bisa bayar TPP lagi, tidak ada kegiatan operasional,” ujar Rudy Mas'ud dalam pertemuan itu.

Nada suaranya tegas. Sebab, dampak pemotongan itu bukan sekadar soal angka di atas kertas.

TKD selama ini menopang sebagian besar kegiatan pembangunan daerah, mulai dari pembayaran tunjangan ASN hingga proyek pelayanan dasar serta pembangunan infrastruktur.

Tanpa TKD, banyak kegiatan prioritas terancam berhenti di tengah jalan.

Seno Aji Ungkap Proses Negosiasi Masih Berlangsung di Kementerian Keuangan

Dikonfirmasi terpisah soal hasil pertemuan itu, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengungkapkan proses negosiasi masih berlangsung.

Ia menyebut sudah ada sinyal positif dari pemerintah pusat untuk meninjau ulang pemangkasan TKD, meski belum ada keputusan pasti.

“Sedang dibahas oleh Kementerian Keuangan dan insyaallah kita bisa mendapatkan lebih dari DBH yang seharusnya dipotong 75–80 persen tersebut. Tapi ini dalam proses negosiasi bagus sekali dan ke depan saya yakin dan percaya bisa bertambah lagi tadi,” kata Seno kepada wartawan pada, Sabtu (11/10/2025).

Ia juga meyakini pemerintah pusat akan mempertimbangkan ulang besaran pemotongan TKD dan memberi tambahan alokasi anggaran bagi Kaltim dalam waktu dekat.