“Untuk air di kampus A, masih mandiri. Tapi ke depan akan disesuaikan agar semua masuk dalam anggaran resmi,” katanya.

DPRD Kaltim Sebut Ada Salah Perencanaan dan Minim Komunikasi

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, yang turut memimpin RDP, menyebut polemik ini terjadi karena salah perencanaan dan miskomunikasi antara Pemprov, Dinas Pendidikan, dan pihak sekolah.

“Ada surat yang meminta pembayaran Rp2,6 juta per siswa. Ini sangat memberatkan dan mengagetkan orang tua. Mereka berpikir semua biaya ditanggung program Gratispol. Tidak ada komunikasi sejak awal soal pungutan biaya asrama,” ujarnya.

Menurut Darlis, kebutuhan riil biaya asrama mencapai Rp2,6 juta per semester, sementara subsidi pemerintah baru Rp1,56 juta, artinya ada selisih Rp1,04 juta.

DPRD meminta agar kekurangan itu tidak dibebankan kepada orang tua siswa.

“Kita sepakat, jangan ada pungutan. Kekurangan anggaran harus diambil dari optimalisasi dana BOSDA dan BOSNAS, serta anggaran sekolah untuk pos listrik, air, dan laundry. Jadi tidak lagi diambil dari kantong orang tua,” tegasnya.

Darlis juga menegaskan, DPRD meminta Pemprov menghitung ulang kebutuhan riil seluruh sekolah unggulan berasrama di Kaltim.

“Ada tiga sekolah berasrama: SMA 10 Samarinda, SMA 1 Sangatta Utara, dan SMA 3 Tenggarong. Semua harus dihitung benar agar tidak ada lagi polemik seperti ini,” katanya.

Ia menilai, janji Gratispoll harus dijalankan secara konsisten.

“Kalau disebut gratis, ya harus gratis. Jangan di tengah jalan muncul surat tagihan. Ini soal kredibilitas pemerintah dan rasa keadilan bagi warga,” tutupnya.

(wan)