Ia menjelaskan, dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPRD Kaltim, disepakati bahwa seluruh biaya asrama tidak boleh lagi dibebankan kepada orang tua siswa.

“Sudah ada notulennya. Orang tua tak boleh dibebankan lagi biaya asrama. Kami tunggu realisasinya saja, apakah betul Pemprov menanggung penuh,” katanya.

Sekolah Akui Ada Kekeliruan Teknis dan SK Belum Terbit

Sementara itu, Kepala Asrama SMA Negeri 10 Samarinda, Abdul Rais Thamrin, mengakui persoalan itu muncul karena belum adanya SK penetapan sekolah unggulan berasrama dari Dinas Pendidikan Kaltim.

Akibatnya, status asrama SMA 10 masih dianggap seperti asrama mandiri yang berbayar.

“Sebelum ditetapkan sebagai sekolah unggulan, memang asrama kita berbayar. Tapi setelah ada rapat dengan DPRD, disepakati biaya asrama sekarang ditanggung oleh beasiswa stimulan dari Dinas Pendidikan sebesar Rp1.560.000 per siswa,” jelas Abdul Rais.

Ia menegaskan, sisa kebutuhan di luar beasiswa stimulan akan ditanggung Pemprov Kaltim melalui perubahan anggaran pendidikan tahun berjalan.

“Tidak dibebankan lagi ke orang tua. Nanti Dinas Pendidikan yang menutupi kekurangannya,” ujarnya.

SMA 10 sendiri memiliki sekitar 300 siswa asrama, tersebar di Kampus A Samarinda Seberang (120 siswa) dan Education Center (177 siswa).

Sebagian siswa berasal dari luar provinsi, dan mereka masih berstatus mandiri.

“Kalau siswa dari luar Kaltim memang masih bayar. Tapi untuk anak-anak Kaltim, ditanggung pemerintah,” jelasnya.

Namun Abdul Rais mengakui, selama ini biaya operasional seperti listrik dan air di kampus A memang masih dibayar mandiri.