Namun ia menyayangkan sikap itu.

“Saya enggak tahu kenapa mereka. Karena mereka wakil rakyat seharusnya harus datang. Ketuanya kalau belum datang ya harusnya ada perwakilan, tapi enggak ada,” katanya.

Hak Angket Didorong Jadi Prioritas di Banmus

Meski demikian, pembahasan tetap berjalan.

Dalam pertemuan itu, Aliansi dan anggota DPRD yang hadir sepakat agar agenda hak angket diprioritaskan dalam pembahasan di Badan Musyawarah (Banmus).

“Kami berharap agenda tuntutan kita itu menjadi prioritas utama di dalam Banmus. Kami percayakan sepenuhnya kepada DPRD untuk menindaklanjuti,” kata Erly.

Ia menegaskan, tuntutan dalam pakta integritas tidak hanya soal hak angket, tetapi juga evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pemerintah provinsi, penghentian praktik KKN, hingga dorongan pengawasan yang lebih tegas.

“Di dalam pakta itu mencakup semua. Evaluasi kebijakan, stop KKN, dan hak angket harus segera dilaksanakan. Karena kebijakan gubernur ini dirasa banyak menyakiti masyarakat,” tegasnya.

Isu Konflik Kepentingan dan Tekanan Publik

Ia juga menyinggung isu konflik kepentingan yang dinilai berpotensi melemahkan fungsi pengawasan DPRD.

“Walaupun dipilih sah, tapi ada konflik of interest. Kita tahu siapa ketua DPRD, siapa gubernur. Fungsi pengawasan harus total,” ujarnya.

Dalam berita acara kesepakatan, DPRD Kaltim menyatakan menerima aspirasi masyarakat dan berkomitmen menindaklanjuti hasil pakta integritas.

Proses hak angket akan dibawa ke Rapat Pimpinan dan dijadwalkan di Banmus, termasuk kemungkinan pembentukan panitia khusus (pansus).

DPRD juga berjanji akan menyampaikan hasil pembahasan secara transparan dan memprioritaskan aspirasi masyarakat dalam agenda kerja mereka.

Dorongan hak angket ini sendiri tak lepas dari tekanan publik yang memuncak dalam aksi 21 April lalu.