ARUSBAWAH.CO -  “Pertama, kami meminta kepada Bapak Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud untuk mengikhlaskan jabatannya dengan mengundurkan diri dari jabatannya Gubernur Kalimantan Timur.”

“Kedua, kami meminta sebagai Ketua Partai Golkar di Kaltim, bapak Rudy Mas’ud menginstruksikan Fraksi Golkar di DPRD Kaltim untuk menyetujui penggunaan hak angket.”

Dua tuntutan itu disampaikan massa demo Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim (APMK) saat bertemu langsung dengan Gubernur Rudy Mas'ud di ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Kamis, (21/5/2026).

Desakan itu menjadi puncak aksi demonstrasi yang sejak siang berlangsung di halaman Kantor Gubernur Kaltim.

Massa datang membawa tuntutan yang sama seperti beberapa aksi sebelumnya: mendesak Rudy Mas’ud mundur dari jabatannya dan meminta Fraksi Golkar DPRD Kaltim membuka jalan penggunaan hak angket.

Demo Berlangsung Berjam-jam, Wartawan Sempat Dilarang Masuk

Aksi berlangsung berjam-jam sejak pagi.

Massa bergantian menyampaikan orasi di depan gerbang kantor gubernur.

Menjelang sore, Pemprov akhirnya mempersilakan 30 orang perwakilan demonstran masuk untuk beraudiensi dengan gubernur Rudy Mas’ud.

Namun sebelum audiensi dimulai, situasi sempat memanas.

Wartawan yang hendak meliput pertemuan awalnya tidak diperbolehkan masuk ke ruang rapat.

Sejumlah awak media sempat terlibat adu dorong dengan petugas Satpol PP di depan pintu ruangan.

Setelah perdebatan berlangsung cukup lama, wartawan akhirnya diizinkan masuk.

Jofani Ardiansyah: “Kalau Iya, Silakan Ditandatangani”

Di dalam ruang rapat, Koordinator Aksi 215, Jofani Ardiansyah, langsung menyampaikan dua tuntutan utama massa.

Ia berbicara di hadapan Rudy Mas’ud dan sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Kaltim.

“Kami memberikan tuntutan ada dua. Kalau iya, silakan ditandatangani,” kata Jofani.

Ia mengatakan gerakan mereka tidak akan berhenti meski dianggap sepele.

“Mungkin hari ini Anda-anda meremehkan gerakan kami, silakan. Tapi kami tidak akan diam sampai kapan pun untuk perjuangan ini,” ujarnya.

Menurut Jofani, dua tuntutan yang mereka bawa merupakan sikap politik masyarakat terhadap kondisi yang terjadi di Kalimantan Timur.