ARUSBAWAH.CO -  Akademisi Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menilai dukungan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud terhadap hak angket DPRD Kaltim sulit dipercaya.

Alasannya, kata dia, Fraksi Golkar hingga kini masih menjadi satu-satunya fraksi yang belum menyetujui pengguliran hak angket di DPRD Kaltim.

“Jadi agak susah kita mempercayai pernyataan itu kalau partainya sendiri enggak punya sikap yang jelas,” kata Herdiansyah saat ditemui Arusbawah.co di gerbang kampus Universitas Mulawarman, Kamis, (21/5/2026).

Pria yang akrab disapa Castro itu menyebut ada dua kemungkinan dari pernyataan Rudy di hadapan massa aksi demonstrasi 215.

Pertama, dukungan itu hanya sebatas upaya meredam situasi dan mengambil simpati publik.

Kedua, Rudy Mas’ud memang serius mendukung hak angket, tetapi Partai Golkar justru tak sejalan dengan ketuanya sendiri.

“Kalau memang serius, kenapa Golkar malah jadi satu-satunya yang menolak? Itu yang bikin publik bingung,” ujarnya.

Menurut Castro, situasi itu membuat pernyataan Rudy Mas’ud terkesan kontradiktif.

Di satu sisi menyatakan mendukung hak angket, tapi di sisi lain partai yang dipimpinnya justru belum bergerak ke arah yang sama.

“Jadinya kayak melontarkan ludah ke langit, balik kena muka sendiri,” katanya.

Castro Kritik DPRD Kaltim Konsultasi ke Kemendagri soal Hak Angket

Selain itu, Castro juga mempersoalkan langkah DPRD Kaltim yang sebelumnya berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait mekanisme hak angket.

Menurut Castro, langkah itu justru memperlihatkan DPRD Kaltim tidak percaya dengan tata tertib DPRD Kaltim nomor 1 tahun 2025 yang mereka buat sendiri.

“Mereka bikin tatib, tapi mereka sendiri enggak yakin sama tatib itu. Kan lucu,” ujar Castro.

Ia menilai konsultasi ke Kemendagri hanya membuang waktu dan anggaran.

Kebiasaan DPRD Kaltim yang selalu membawa persoalan internal ke kementerian, menurut dia, menunjukkan lemahnya pemahaman anggota dewan terhadap fungsi dan kewenangan mereka sendiri.

“Apa-apa konsultasi ke Kemendagri. Padahal aturan itu mereka buat sendiri,” katanya.

Castro Sebut DPRD Kaltim Terlalu Banyak Kompromi Politik

Dalam pandangan Castro, persoalan itu bukan sekadar soal hak angket.

Ia melihat ada masalah yang lebih besar dalam relasi antara DPRD Kaltim dan pemerintah provinsi, yakni terlalu banyak kompromi politik.

“Sejarahnya memang DPRD Kaltim enggak pernah benar-benar berani mengaktifkan fungsi pengawasannya,” ucapnya.