ARUSBAWAH.CO - Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 memberikan sejumlah catatan serius terhadap beberapa organisasi perangkat daerah (OPD), terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang dinilai menjadi OPD dengan catatan evaluasi paling banyak dalam pembahasan kinerja pemerintah kota.
Wakil Ketua Pansus LKPJ Wali Kota Samarinda 2025, Abdul Rohim, menyebut PUPR menjadi perhatian utama lantaran menyedot anggaran paling besar sekaligus berkaitan langsung dengan proyek-proyek strategis yang manfaatnya dirasakan masyarakat.
“Yang jadi perhatian yang pertama tentu saja PUPR. Karena PUPR ini di anggaran itu menyedot anggaran paling besar,” ujar Abdul Rohim kepada awak media, Rabu (13/5/2026) saat ditemui di DPRD Samarinda.
Menilik dari laman data realisasi Inaproc, Dinas PUPR Kota Samarinda mengerjakan sebanyak 1.449 paket pekerjaan dengan total nilai mencapai Rp1.967.026.023.469 atau sekitar Rp1,96 triliun.
Jika dibandingkan dengan total APBD Kota Samarinda tahun berjalan yang mencapai Rp5,80 triliun, nilai proyek yang dikelola PUPR tersebut setara sekitar 33,9 persen dari keseluruhan anggaran daerah.
Menurut Abdul Rohim, catatan yang diberikan Pansus bukan hanya soal besarnya anggaran, tetapi juga menyangkut pola perencanaan, efektivitas penganggaran, hingga penyelesaian proyek agar benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat.
“Nah, sehingga tadi jadi beberapa catatan soal me-review lagi penganggaran kemudian dan menetapkan skala prioritas, menyelesaikan secara keseluruhan sistem-sistem yang untuk pengendali banjir, itu semua kita address memang untuk PUPR,” katanya.
Ia menegaskan, proyek-proyek fisik yang dikerjakan PUPR harus dipastikan selesai secara menyeluruh dan tidak setengah-setengah sehingga bisa langsung berfungsi.
“Karena anggarannya paling besar dan memang karena dampak yang ingin dirasakan itu manfaatnya memang bersumber dari kegiatan-kegiatan yang di PUPR,” lanjutnya.
Soroti Proyek yang Sudah Selesai Tapi Belum Berfungsi
Dalam evaluasi Pansus LKPJ, Abdul Rohim juga menyinggung sejumlah proyek yang dinilai belum optimal meski pengerjaan fisiknya telah berjalan atau bahkan dinyatakan selesai.
Ia mencontohkan proyek Terowongan Samarinda yang hingga kini disebut belum bisa beroperasi penuh karena masih terkendala sejumlah hal teknis.
“Misalnya kan terowongan ya. Terowongan itu belum bisa beroperasi karena masih menunggu izin dan masih ada perbaikan-perbaikan di sisi lereng-lerengnya itu,” ungkapnya.
Selain itu, Pansus juga memberi catatan terhadap proyek pengendalian banjir seperti kolam retensi di kawasan Sempaja yang dinilai belum optimal karena sistem pendukungnya belum rampung.
“Kemudian seperti tadi soal kolam retensi di Sempaja misalnya. Ternyata outlet-nya belum selesai,” katanya.
Menurut Abdul Rohim, pola pengerjaan proyek selama ini masih terlalu terpisah-pisah sehingga satu fasilitas selesai dibangun, tetapi belum bisa difungsikan karena komponen lainnya belum dikerjakan.
“Nah, itu kita berharap outlet-nya segera selesai supaya sistem pengendali banjir dengan kolam retensi ini bisa langsung ada dampaknya di area Sempaja,” ujarnya.
Pansus Dorong Pengawasan Ketat Proyek PUPR
Legislator PKS ini mengatakan Pansus meminta agar seluruh proses perencanaan hingga pelaksanaan proyek di lingkungan PUPR diperketat pengawasannya pada tahun anggaran 2026.
Menurutnya, proyek pemerintah tidak boleh lagi molor ataupun selesai secara administratif tetapi gagal dimanfaatkan masyarakat.
“Makanya kan kita minta perencanaannya, kemudian eksekusinya itu betul-betul dimonitoring, dievaluasi,” katanya.
Ia menegaskan Pansus tidak ingin lagi menemukan proyek yang ditargetkan selesai namun ternyata molor, atau proyek yang sudah selesai tetapi belum dapat dioperasikan seperti Teras Samarinda.
“Kalau dia ditargetkan selesai itu pastikan selesai dan kalau dia sudah selesai pastikan beroperasi,” tegasnya.
“Itu yang kita minta di tahun anggaran 2026 itu dipantau betul-betul. Jangan sampai mestinya selesai belum selesai. Sudah selesai tidak bisa beroperasi,” sambung Abdul Rohim.
(raf)
