Penyerahan itu akan ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST).

Proses tersebut baru bisa dilakukan setelah dana pengembalian resmi diterima oleh kas daerah.

“Informasi lengkap mengenai proses penyerahan kendaraan serta pengembalian dana akan disampaikan kembali kepada publik setelah seluruh proses selesai dilaksanakan,” ujar Faisal.

Koordinasi dengan Kemendagri dan LKPP

Ia juga menyebut pemerintah daerah sedang memastikan seluruh prosedur administrasi berjalan sesuai aturan.

Untuk itu, Pemprov Kaltim melakukan koordinasi dengan sejumlah lembaga pemerintah pusat.

Salah satunya melalui pertemuan daring yang dijadwalkan dilakukan bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Selain itu, koordinasi juga sebelumnya telah dilakukan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Langkah ini diambil untuk memastikan proses pengembalian mobil dinas tersebut tidak menimbulkan persoalan administrasi di kemudian hari.

(wan)