ARUSBAWAH.CO -  Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, ketika kami terus berteriak menuntut kesejahteraan buruh, petani, dan seluruh elemen masyarakat, justru pemimpin daerah dengan mudah mengeluarkan anggaran miliaran rupiah atas nama “marwah masyarakat Kalimantan Timur”.

Pertanyaannya sederhana: marwah masyarakat yang mana yang sebenarnya dibela?

Jika menilik kondisi riil di lapangan, persoalan dasar masyarakat masih jauh dari kata tuntas.

Data resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur dalam publikasi Statistik Potensi Desa 2025 menunjukkan bahwa sekitar 27% desa belum memiliki SMA/SMK, 18% desa belum memiliki puskesmas tetap, dan 11% desa mengalami kerusakan jalan berat.

Artinya, akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur adalah tiga fondasi utama kesejahteraan masih timpang.

Dari sisi sosial, kondisi tersebut semakin diperjelas dengan garis kemiskinan yang berada di kisaran Rp 787.347 per kapita per bulan, serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5,18% atau lebih dari 100 ribu warga yang belum mendapatkan pekerjaan.

Kesejahteraan buruh pun masih jauh dari layak.

Sementara dari sisi ekonomi, struktur PDRB Kalimantan Timur menunjukkan ketergantungan yang sangat besar pada sektor ekstraktif: pertambangan dan penggalian menyumbang hampir separuh perekonomian daerah (46,78%), diikuti industri pengolahan (18,12%) dan pertanian (8,45%).

Ketergantungan ini menandakan ekonomi yang rapuh dan belum inklusif, karena manfaatnya tidak merata langsung dirasakan masyarakat kecil.

Dalam konteks persoalan mendasar tersebut, pengadaan mobil mewah bernilai miliaran rupiah jelas tidak memiliki urgensi publik.

Kebijakan itu tidak menjawab kebutuhan pendidikan, tidak memperbaiki layanan kesehatan, dan tidak membuka lapangan kerja baru.

Sebaliknya, keputusan tersebut justru menunjukkan kegagalan pemimpin dalam membaca skala prioritas pekerjaan.