“Pengabdian kami nyata, kami bekerja penuh tanggung jawab meski status belum jelas. Karena itu, jangan ada yang dikorbankan,” tegasnya.
Dari Janji Gubernur Kaltim hingga Desakan ke Menpan-RB
Gelombang tuntutan dari pihak Honorer Kaltim ini bukan kali pertama.
Sebelumnya, mereka juga menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda pada Kamis (14/8/2025) lalu.
Saat itu, mereka menagih janji Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, yang pernah berkomitmen memperjuangkan pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK.
“Janji itu belum juga terlihat sampai sekarang. Karena itu kami langsung menuntut ke Menpan-RB,” ucap Rizky.
Menurutnya, skema PPPK paruh waktu adalah solusi win-win yang bisa menjawab kebuntuan regulasi.
“Kami pantang mundur sebelum regulasi adil diterbitkan. Negara harus hadir melindungi kami, bukan sebaliknya,” tambahnya.
- Rudy Mas'ud Dinilai Pasif Serahkan Nasib Honorer ke Pusat, Ketua Honorer Kaltim: Pak Isran Melobi Pusat
- Pak Rudy Pak Seno, Ini Nih Temuan BPK soal Beasiswa Era Isran yang Please Dong Ah Tak Diulangi Lagi
- Penerimanya Tutup Usia/ Pindah Domisili, Rp 235 Juta Terlaporkan Sukses Salur di Item Belanja Bansos Kaltim 2024
Pentingnya Data Valid dalam Perjuangan Honorer
Sementara itu, Ketua Forum Solidaritas Pegawai Tidak Tetap Honorer (FSPTTH) Fesdikari Kaltim, Wahyudin, menilai kunci perjuangan ada pada data yang valid.
Tanpa data otentik dari daerah, pemerintah pusat akan sulit bergerak.
“Pemerintah daerah harus menyampaikan data jelas. Jumlah sekolah berapa, guru PNS berapa, honorer berapa. Kalau memang kekurangan, harus ditunjukkan. Honorer yang mengisi posisi strategis wajib diperjuangkan,” kata Wahyudin terpisah.
Tag
