ARUSBAWAH.CO -  Pernyataan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud yang menyebut nasib tenaga honorer, khususnya pengangkatan menjadi PPPK atau ASN, sepenuhnya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat menuai tanggapan. 

Ketua Forum Solidaritas Pegawai Tidak Tetap Honorer (FSPTTH) Fesdikari Kaltim, Wahyudin, menilai sikap Gubernur Kaltim itu terkesan pasif dan tidak menunjukkan upaya serius dari pemerintah daerah.

Menurut Wahyudin, sikap itu justru membuat tenaga honorer semakin terpinggirkan. 

Ia menilai, meskipun regulasi pengangkatan honorer menjadi PPPK atau ASN diatur pemerintah pusat, daerah seharusnya tidak hanya diam dan menyerahkan sepenuhnya ke pusat.

Dibandingkan dengan Isran Noor yang Aktif Melobi Pusat

Wahyudin bahkan menyebut, kepemimpinan sebelumnya di era Gubernur Isran Noor setidaknya berani melobi pusat dan mencari solusi jalan lain.

Saat itu, katanya, Isran bahkan melakukan lobi-lobi keras ke Kementerian PAN-RB dan BKN.

Kata Wahyudin, Isran pernah menerbitkan kebijakan kontrak kerja berbasis Surat Perjanjian Kerja (SPK) bagi honorer dengan menggaji honorer sesuai standar Upah Minimum Provinsi (UMP) dari APBD.

“Kalau kita bandingkan dengan Pak Isran, beliau sampai melobi pusat agar persoalan honorer bisa diakomodasi. Bahkan, ketika tidak bisa diangkat jadi P3K, dibuatkan kebijakan honor daerah dengan SPK. Itu bentuk sikap nyata,” tegas Wahyudin saat diwawancara wartawan Arusbawah.co pada, Senin (25/8/2025).

Menurutnya, kebijakan Gubernur Isran saat itu tidak hanya memberi kepastian status bagi honorer, tapi juga menggaji honorer sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) kala itu.

Sementara di era Rudy Mas’ud, ia menilai belum ada gebrakan serupa.