Menurutnya, ini bisa memunculkan persepsi negatif masyarakat bahwa proses seleksi perusda tidak steril dari kepentingan politik.

“Langkah itu hanya akan menyuburkan kolusi dan nepotisme di Indonesia,” katanya.

Pansel Membela Proses

Menanggapi kritik tersebut, anggota Tim Seleksi John Fresley menyebut bahwa setiap calon telah diperiksa rekam jejaknya. 

John menilai bahwa publikasi nama-nama calon justru bentuk transparansi. 

Menurutnya, sebagian nama memang pernah aktif di politik, tetapi sudah mundur.

“Kan mereka juga sudah melampirkan surat pernyataan ketidaksertaan di partai politik,” ujarnya lewat WhatsApp.

Janji Pemerintah: Meritokrasi

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji memastikan seleksi dijalankan dengan prinsip meritokrasi. 

Menurutnya, gubernur dan wakil gubernur tidak hanya menilai latar belakang, tapi juga mendalami pengalaman kerja dan rencana bisnis para calon. 

Tujuannya jelas, memastikan perusda bisa memberikan keuntungan bagi daerah.

“Saya pastikan juga bahwa tidak boleh ada intervensi politik,” pungkas Seno.

(wan)