ARUSBAWAH.CO -  Seleksi calon direksi perusahaan daerah (perusda) Kalimantan Timur (Kaltim) telah memasuki babak akhir. 

Nama-nama kandidat kini mengerucut menjadi tiga besar untuk setiap posisi.

Namun, hingga awal September 2025, Pemerintah Provinsi Kaltim belum juga menetapkan masing-masing satu nama yang akan duduk di kursi direksi.

Salah satu kandidatnya adalah Aji Abidharta Hakim, calon Direktur Utama PT Kaltim Melati Bhakti Satya (KMBS). 

Usai salat zuhur pada, Rabu 20 Agustus 2025, ia buru-buru kembali mengikuti seleksi sesi presentasi. 

Aji bukan orang baru. Sejak 2021 hingga 2024 ia menjabat sebagai Direktur Utama KMBS, dan kini masih menjadi pelaksana tugas.

“Yang pasti saya bicara soal capaian selama menjabat, serta rencana bisnis ke depan,” ucapnya.

Pertarungan Jabatan Strategis

Seleksi tak hanya soal posisi direktur utama PT KMBS. 

Ada 10 jabatan strategis di lima perusda yang diperebutkan.

PT KMBS: Direktur Utama, Direktur Operasional dan SDM, Direktur Keuangan.

PT Migas Mandiri Pratama Kaltim (MMPKT): Direktur Utama, Direktur Operasional, Direktur Keuangan dan SDM.

PT Ketenagalistrikan Kaltim: Direktur Utama, Direktur Operasional.

PD Kehutanan Sylva Kaltim Sejahtera: Direktur Utama.

PT Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera: Direktur Operasional.

Nama-nama itu tercatat dalam Surat Pengumuman Pansel Calon Direksi BUMD Nomor 07/PANSEL/VIII/2025.

Profil Calon di Tiga Besar

Di PT KMBS, selain Aji Abidharta, ada Dodot Tri Widodo, mantan Direktur Perusda Tugu Aneka Usaha Kota Malang, serta Sarikun, dosen hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda sekaligus advokat.

Untuk posisi Direktur Operasional PT KMBS, ada Khairul Fadly, eks Dirut PD Pergudangan Aneka Usaha (kini Varia Niaga) Samarinda, Oni Fakhrizni, pengusaha sekaligus eks caleg Golkar; dan Rano Hardani, petahana di posisi yang sama.

Sedangkan untuk Direktur Keuangan PT KMBS, salah satu kandidat adalah Dovist Calvino, pejabat internal KMBS yang lama berkarier di bidang pengembangan bisnis.

Di PT MMPKT, kursi Direktur Utama diperebutkan Edy Kurniawan (petahana) dengan Akbar Soetantyo (Direktur Operasional MMPKT). 

Untuk Direktur Keuangan dan SDM, ada Abdul Azis Muslim (Kepala SPI MMPKT), Ari Nugroho Wibisono (Manajer Umum dan CSR MMPKT), serta Samsudin, eks Direktur Utama PT Djarum Samsoe Energi.

Untuk PT Ketenagalistrikan Kaltim, Direktur Utama diisi nama Supiansyah (petahana) dan Siti Hamnah Ahsan, eks Direktur PD Bontang Migas dan Energi serta Wahyudin (Ketua Honorer Kaltim).

Sementara kursi Direktur Utama PD Kehutanan Sylva Kaltim Sejahtera diperebutkan Widyasmoro Eko Prawito (Ketua Baznas Samarinda), Yusmarsono (pengusaha benih, eks caleg Golkar), dan Yusri (Sekretaris DPD HKTI Kaltim).

Untuk PT Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera, kandidat Direktur Operasional adalah Musdhalifah Adam, Nurul Harmani Wirawan, serta A Adhigustiawarman F, mantan kader Golkar. 

Bayang-Bayang Politik

Sejumlah nama memunculkan pertanyaan publik. 

Beberapa calon ternyata pernah terlibat politik praktis, baik sebagai kader partai maupun caleg di Pileg 2024 lalu. 

Hal itu menimbulkan keraguan soal independensi dan objektivitas proses seleksi.

Mengenai hal itu, Pengamat kebijakan publik Saiful Bahtiar menilai, informasi soal para calon masih minim. 

“Seharusnya informasi itu diberikan secara komprehensif, bukan hanya nama tapi juga latar belakang,” tegas akademikus Universitas Mulawarman itu.

Ia juga mengkritisi adanya mantan caleg atau kader partai yang masuk seleksi. 

Menurutnya, ini bisa memunculkan persepsi negatif masyarakat bahwa proses seleksi perusda tidak steril dari kepentingan politik.

“Langkah itu hanya akan menyuburkan kolusi dan nepotisme di Indonesia,” katanya.

Pansel Membela Proses

Menanggapi kritik tersebut, anggota Tim Seleksi John Fresley menyebut bahwa setiap calon telah diperiksa rekam jejaknya. 

John menilai bahwa publikasi nama-nama calon justru bentuk transparansi. 

Menurutnya, sebagian nama memang pernah aktif di politik, tetapi sudah mundur.

“Kan mereka juga sudah melampirkan surat pernyataan ketidaksertaan di partai politik,” ujarnya lewat WhatsApp.

Janji Pemerintah: Meritokrasi

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji memastikan seleksi dijalankan dengan prinsip meritokrasi. 

Menurutnya, gubernur dan wakil gubernur tidak hanya menilai latar belakang, tapi juga mendalami pengalaman kerja dan rencana bisnis para calon. 

Tujuannya jelas, memastikan perusda bisa memberikan keuntungan bagi daerah.

“Saya pastikan juga bahwa tidak boleh ada intervensi politik,” pungkas Seno.

(wan)