Menurut dia, hal tersebut bisa ditelusuri melalui alur pencairan anggaran di Bappeda.

“Tinggal dicari tahu Bappeda sudah mengeluarkan ini ke mana-mana saja,” katanya.

Desak Aparat Penegak Hukum Turun Tangan

Syamsuddin menilai aparat penegak hukum semestinya dapat langsung melakukan pemeriksaan tanpa harus menunggu laporan masyarakat.

“Seharusnya ini karena tindak pidana ini tindak pidana murni ya aparat penegak hukum bisa saja melakukan pemeriksaan apakah itu dari kepolisian atau dari kejaksaan,” ujarnya.

Ia menyebut jaksa bahkan dapat langsung bertindak sebagai penyidik karena perkara tersebut masuk tindak pidana khusus.

“Khususnya jaksa bisa langsung menjadi penyidik perkara itu atau KPK juga bisa melakukan penyidikan,” katanya.

Menurut dia, polemik TGUPP Kaltim sudah menjadi konsumsi publik sehingga semestinya aparat penegak hukum mengetahui persoalan tersebut.

“Ini kan sudah beredar ramai di medsos ini kan bisa tahu sebenarnya aparat penegak hukum, dia mau bertindak atau tidak,” ujarnya.

Ia pun mempertanyakan apabila tidak ada langkah pemeriksaan sama sekali.

“Kalau tidak ada ya kita perlu tanda tanya, kenapa kok diam aja?” katanya.

Meski begitu, Syamsuddin menegaskan penentuan ada tidaknya tindak pidana tetap harus dibuktikan lewat proses hukum dan alat bukti.

“Terbukti tidaknya kan diperiksa aja dulu kan. Tergantung dari hasil pemeriksaan itu adakah nanti didapat dua alat bukti,” pungkasnya.

Sebaga informasi, legalitas SK Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.9/2026 tentang Pembentukan Tim Ahli Gubernur Tahun 2026 rencananya akan digugat oleh 14 advokat lantaran diduga cacat administrasi dan cacat hukum.

Pasalnya, ditemukan adanya dugaan penyimpangan administrasi dari nama-nama yang tercantum di SK tersebut. Salah satunya, ditemukan sejumlah anggota TGUPP yang tidak mencantumkan gelar S1. Padahal, persyaratan masuk dalam jajaran TGUPP adalah mengantongi ijazah S1.

(raf)